Setiap bulan, kata dia, para pegawai diambil uangnya untuk Baznas, nilainya miliaran rupiah. Dan ASN berhak tahu penggunaan dana dari Baznas itu. Idealnya, lanjut dia, bantuan diberikan kepada warga yang membutuhkan secara merata.
"Jadi, jangan untuk warga di wilayah-wilayah tertentu saja. Kami mohon jangan ada penyelewengan dalam penyaluran bantuan," ujarnya.
Baca Juga:
Mensos Risma Akui Keterlambatan Penyaluran Bantuan Longsor ke Natuna
Ia melanjutkan, transparansi dalam penggunaan dana wajib diterapkan dan dilaporkan secara terbuka.
"Perlu ada pemeriksaan berkala dalam penggunaan dana dari Baznas. Sekali lagi, kami minta Baznas cermat dan hati-hati terhadap orang yang mencoba memanfaatkan. Jadi, jangan mau dipolitisasi," ungkapnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan selularnya, Ketua Baznas Kabupaten Cirebon, KH. Ahmad Zaeni Dahlan mengaku baru mengetahui informasi tersebut. Ia pun memastikan tidak ada anggota atau pengurus yang memanfaatkan program Baznas untuk kepentingan politik di pileg 2024 mendatang.
Baca Juga:
Biadab! Seorang Tukang Cilok Tega Cabuli Adik Ipar Sendiri Sampai 4 Kali
"Siapa emangnya? Semua berjalan sesuai prosedur. Saya rasa enggak ada ya. Mungkin, barangkali ada yang terobsesi tersendiri untuk maju. Tapi baznas tidak ingin dimanfaatkan seperti itu. Untuk itu, nanti kita cek lagi," ucap Kiai Ahmad. [tsy]
