Husin meminta pihak RS Asih Husada membenahi dan memperbaiki semua agar kasus seperti ini tidak kembali terjadi. Ia pun menanyakan seperti apa ke depannya penyelesaian kasus ini karena sudah masuk ranah hukum.
"Tempat ini jangan sampai jadi tempat yang mubah dan memakan korban," katanya.
Baca Juga:
Didukung Pupuk Benteng Tani, Pagelaran Seni Budaya Jakamman Bayu di Langkat Berlangsung Meriah
Anggota DPRD Kota Banjar Komisi 1 lainnya, Hartono mengaku iba kepada direktur. Apalagi kasus ini sudah terendus dan sedang ditangani APH.
"Saya kasihan, jangan sampai direktur terjebak yang nantinya akan menguras pikiran dan tenaga. Saya pun sangat prihatin dengan kejadian ini," katanya.
Direktur UPTD RS Asih Husada Wiwik Nursanti menjelaskan perekrutan CS dan security awalnya tahun oleh PT. Namun pada tahun 2021 sampai sekarang, para pekerja melakukan MoU perorangan yang ditandatangani oleh dirinya langsung.
Baca Juga:
Menpora Nonton Langsung Pertandingan Sepak Bola Antar Kampung di Desa Motung
"Awalnya sama PT sampai tahun 2020. Tahun 2021 sampai sekarang MoU," jelasnya.
Wiwik menjelaskan, dua orang yang diduga menerima gaji buta kapasitasnya itu sebagai koordinator CS dan security. Untuk keseluruhan SDM yang ada di RS Asih Husada sebanyak 157 orang ASN dan non ASN.
"Koordinator CS dan security. Untuk yang ASN anggaran di Dinkes dan yang non ASN anggaran di sini. Tahun ini anggaran semuanya 4,3 miliar rupiah," ujarnya.
