JABAR.WAHANANEWS.CO — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, terus berupaya meningkatkan pendataan penduduk non permanen sebagai langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Erwin mengatakan, mobilitas masyarakat menuju Kota Bandung terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk memiliki data yang mutakhir, khususnya mengenai jumlah dan sebaran penduduk non permanen.
Baca Juga:
Polda Jabar Ungkap Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter Pelajar di RSHS Bandung
“Kita memerlukan gambaran jelas tentang kondisi, karakteristik, serta sebaran pendatang di Kota Bandung. Data ini sangat penting untuk merancang kebijakan pembangunan yang efektif,” ujar Erwin, dikutip Sabtu (12/4/2025).
Ia menjelaskan, penduduk non permanen adalah mereka yang tinggal di Kota Bandung namun ber-KTP dari daerah lain dan tidak berniat pindah secara menetap. Berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015, mereka tetap wajib didata.
Terkait faktor pendorong urbanisasi, Erwin menyebut Kota Bandung memang selalu menjadi magnet karena daya tarik pusat pendidikan, peluang kerja, budaya, dan infrastruktur yang terus berkembang. Hal ini membuat Kota Bandung menjadi salah satu destinasi utama penduduk dari berbagai daerah.
Baca Juga:
Terbengkalai, Wali Kota Bandung Bakal Percantik Kembali Skywalk Teras Cihampelas
Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, jumlah penduduk non permanen yang tercatat saat kegiatan Imbauan Simpatik 2025 mencapai 610 jiwa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 7-8 April 2025 di Terminal Cicaheum dan Stasiun Kiaracondong.
“Pendataan ini bukan hanya mencatat jumlah, tapi juga memberi gambaran sebaran, latar belakang, dan kebutuhan masyarakat pendatang agar layanan publik bisa dirancang lebih baik,” tambahnya.
Menurut Erwin, pendataan ini memberikan banyak manfaat, terutama untuk perencanaan fasilitas umum seperti air bersih, pengelolaan sampah, layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Data ini juga menjadi acuan dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
