WahanaNews-Purwakarta | Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, menilai terdapat perbedaan antara pejabat pemerintah pembuat kebijakan dan masyarakat di momen bulan suci Ramadan ini.
Menurutnya, khusus pejabat pemerintah puasa harus membawa dampak sosial yang positif untuk masyarakat luas.
Baca Juga:
Rayakan HUT Pertama, APJAPI Kukuhkan 21 Pengurus DPD DKI Jakarta
Tidak hanya soal menahan makan, minum dan hawa nafsu, tapi puasa bagi pejabat adalah momen untuk menyetop segala bentuk kebijakan terhadap ketergantungan barang impor.
Dedi Mulyadi mengatakan puasa dari impor barang akan sangat menguntungkan bagi perekonomian masyarakat. Terlebih barang tersebut tersedia di pasar lokal.
"Mereka yang kerja produknya tidak ada yang beli sehingga terjadi penumpukan barang, bahan bakunya menumpuk tidak ada yang beli. Artinya tidak ada pemasukan uang dan banyak orang yang lapar," ujar Dedi Mulyadi berdasarkan keterangan yang diterima, Minggu (03/04/2022).
Baca Juga:
Diduga Oknum Ketua DPD (LSM) Membekingi Judi Mesin Tembak Ikan di Bagan Siapi-api, Kecamatan Bangko
Sehingga, kata Dedi, puasa bagi pejabat pengambil keputusan adalah dengan cara menahan diri untuk tidak terus menerus melakukan impor.
"Apalagi kalau barang tersebut ada di Indonesia dengan kualitas yang sama," katanya.
Ia mencontohkan hal yang tak perlu lagi impor adalah beras, karena saat ini sejumlah daerah sedang memasuki masa panen.
