Hasanuddin menyebut akhirnyaBSSNpun menyerahkan perlindungan situs kepada masing-masing lembaga pemerintah. Namun di sisi lain, dia menyayangkan lantaran lembaga pemerintah sendiri sebetulnya memiliki keterbatasan dalam hal teknologi siber dan SDM di dunia siber hingga akhirnya sering terjadi kebocoran.
Baca Juga:
6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Termasuk Milik Jokowi dan Gibran di Daftar Utama!
"Sehingga untuk memberikan proteksi kepada jajaran atau lembaga lembaga pemerintah lainnya karena BSSN itu belum memberikan proteksi penuh, maka dilakukan oleh lembaga lembaga tersebut secara mandiri gitu," tuturnya.
"Tapi diprediksi juga di lembaga lembaga itu juga belum bisa optimal, mengapa karena saya berdiskusi dengan BSSN, ada 2 hal, satu perlengkapan, kemudian kedua SDM yang belum memadai, gitu, sehingga ya sering banyak kebocoran gitu," lanjutnya.
Baca Juga:
Bangun Awareness Trend ‘Hacker’, Butterfly Consulting Indonesia Tawarkan Pelatihan Cyber Security
Hasanuddin pun memahami kondisi BSSN yang memang hingga saat ini tidak memiliki dana berkaitan dengan perlindungan siber. Menurutnya keterbatasan anggaran dari pemerintah ini juga menjadi kendala bagi BSSN untuk melakukan perlindungan.
