Beberapa poin yang mencuat antara lain kesiapan SDM, sinkronisasi tata ruang, dan dukungan regulasi investasi.
Tohom mengapresiasi langkah sejumlah daerah yang mulai menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) demi mempercepat penyediaan lahan industri dan infrastruktur.
Baca Juga:
KDM Bakal Tarik Aset yang Dikelola BUMD Kembali ke Pemprov Jabar, Ini Alasannya
Menurutnya, kejelasan RTRW adalah jantung dari kepastian hukum bagi investor.
"Ketika Cirebon, Majalengka, dan Subang mulai berani menetapkan zonasi industri dan mendesain ulang tata ruangnya, itu menunjukkan bahwa daerah-daerah ini mulai mengerti logika investor. Tapi perlu diingat, kecepatan jangan mengorbankan keadilan ruang dan keberlanjutan lingkungan," paparnya.
Tohom juga menyoroti ketimpangan tren investasi antar daerah dalam kawasan Rebana.
Baca Juga:
KDM Bakal Tarik Aset yang Dikelola BUMD Kembali ke Pemprov Jabar, Ini Alasannya
Ia menilai penting bagi pemerintah pusat untuk memberi perhatian khusus kepada daerah-daerah yang tren investasinya masih menurun seperti Kota Cirebon.
"Kota Cirebon butuh strategi khusus. Bisa dengan stimulus fiskal atau program penguatan UMKM yang berorientasi ekspor. Kalau dibiarkan, kawasan ini bisa menjadi lubang hitam di tengah cerahnya masa depan Rebana," kritik Tohom.
Dalam pengembangan sektor pariwisata, Tohom menilai potensi besar ada di Kuningan dan Majalengka, namun tetap membutuhkan intervensi infrastruktur dan kebijakan lintas sektor.
