Jabar.WahanaNews.co | Anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan interupsi dan walk out dari Rapat Paripurna DPRD pada Jumat siang (26/11) kemarin. Anggota DPRD PSI Christian Julianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap postur RAPBD 2022 yang tidak berpihak pada rakyat.
“PSI sudah mengikuti pembahasan dan penyusunan APBD dari tahun ke tahun, dan kami tidak menemukan ada visi kota yang jelas. Arah pembangunan Kota Bandung tidak jelas dan Bandung seperti kota auto-pilot,” tegas Christian dalam keterangannya.
Baca Juga:
Praktik Produksi MinyaKita Palsu Dibongkar Polrestabes Bandung
PSI menilai komposisi dan prioritas RAPBD 2022 tidak proporsional. Tidak ada transformasi anggaran maupun solusi terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung.
“Permasalahan besar Bandung seperti banjir, transportasi umum, dan penanganan sampah tidak tersentuh dalam kebijakan-kebijakan Walikota selama ini,” ujarnya.
Chris menambahkan bahwa anggaran belanja modal yang hanya 626 miliar atau hanya sebesar 9,41% di APBD 2022 itu masih jauh dari angka idealnya yaitu 30-40% dari APBD. Khususnya belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bahkan hanya sebesar 112,9 miliar atau 1,69% dari total APBD.
Baca Juga:
Pospay Run 2024 Digelar Minggu 3 November 2024, Hadiah Total Rp 150 Juta dan Doorprize Menanti
“Tanya saja ke warga Kota Bandung, apakah terasa ada pembangunan signifikan beberapa tahun terakhir ini? Yang ada kota kita semakin semrawut dan tidak terurus. Taman-taman dan infrastruktur fisik kita kondisinya menurun dan tidak sebaik dulu lagi, jauh dibanding zaman walikota sebelumnya,” jelasnya.
PSI menilai tidak ada inovasi dan gebrakan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan data BPS 2020, jumlah penduduk miskin bertambah 15.000 orang dan tingkat kedalaman kemiskinan juga naik dari 0,53 menjadi 0,61 di tahun 2020.
Christian juga mengkritisi anggaran untuk belanja pegawai dan juga kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD sebesar 20 juta Rupiah di tahun 2022 ini.
“Bandingkan dengan belanja pegawai yang sangat besar dan semakin naik dari tahun ke tahun. Uang APBD habis untuk belanja pegawai saja, tidak terasa untuk masyarakat,” ungkapnya.
PSI tidak dapat menyetujui RAPBD 2022 yang sudah disusun selama postur dan komposisi anggaran tidak menunjukkan transformasi dan juga transparansi anggaran. PSI menilai pemerintah telah gagal membawa perubahan, bahwa Kota Bandung dikelola secara auto-pilot sehingga mengalami kemunduran.
“Kami ingat dulu warga Bandung sangat bangga dengan kotanya. Banyak gebrakan, pembangunan, taman-taman indah dan tertata di pemerintahan sebelumnya. Sekarang banyak sekali kemunduran. Kami berharap penyusunan APBD seharusnya menjadi kesempatan membangun kembali Bandung. Tapi itu tidak terefleksikan di RAPBD 2022 ini. Kami tegas menolak,” tutup Christian. [gab]
