"Ke depan tantangan datang bersamaan, AI, integrasi layanan, keamanan data dan tuntutan serba cepat menuntut pemerintah tetap responsif namun juga adil, transparan dan akuntabel," imbuhnya.
Tak hanya itu, menurutnya krisis kepercayan publik juga turut menjadi tantangan birokrasi global.
Baca Juga:
Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur IPDN, DPR RI Komisi II Siapkan Anggaran Rp 814 Milyar
"Kepercayaan publik bisa dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan layanan publik berbasis manusia atau human based service. Sebuah wajah baru reformasi birokrasi yang lebih hangat dan responsif serta berempati. Para praja nantinya harus mampu menciptakan birokrasi yang memiliki hati, melihat masyarakat sebagai manusia yang memiliki kebutuhan mendesak dan perasaan," tuturnya.
Dalam mempersiapkan diri sebagai ASN yang memiliki kontribusi terhadap reformasi birokrasi lebih efektif dan efisien, MenpanRB menegaskan kepada praja untuk belajar hal penting sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat.
"Hal penting yang wajib kalian pelajari dan perkuat adalah kompetensi digital, biacara berdasarkan data, penguasaan AI, cloud dan cybersecurity serta percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi," tuturnya.
Baca Juga:
Bupati Sumedang Apresiasi Pengabdian Praja IPDN pada Penutupan BKP Angkatan XXXIII
Lain hal yang disampaikan oleh Mayjen Ari, Ia memberikan pemahaman terkait beberapa potensi perpecahan yang ada di Indonesia.
"Kalian nantinya akan terjun langsung di masyarakat, di tempatkan dari Sabang sampai Merauke. Tidak menutup kemungkinan kalian akan ditempatkan di daerah konflik, oleh sebab itulah kalian harus paham dan memegang teguh prinsip bahwa persatuan dan toleransi adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa yang wajib dijaga," ujarnya.
Mayjen Ari menegaskan bahwa praja sebagai calon aparatur sipil negara harus memahami persoalan terkait perpecahan yang ada di Indonesia.
