WahanaNews-Jabar | Pada KTT G20 di Bali November lalu, Indonesia sebagai presidensi meluncurkan Indonesia Energy Transition Mechanism atau ETM Country Platform. Itu merupakan skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah agar berbagai pihak bisa terlibat dalam proyek energi bersih di Indonesia. ETM dibentuk agar bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional, maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih tersebut.
PLN dan Asian Development Bank (ADB) juga menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP), yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM. “Kami akan menyiapkan kekuatan yang lebih besar untuk membangun ekosistem dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Ini baru awalnya dan menjadi jalan kami melangkah lebih maju dalam transisi energi,” jelas Dirut PLN Darmawan Prasodjo.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan memandang, transisi energi adalah sebuah keniscayaan. “Memang sebuah keniscayaan, Indonesia saat ini sedang mengarah ke sana. Butuh proses dan waktu,” ujarnya.
Tidak bisa dimungkiri bahwa hingga saat ini RI masih cukup bergantung pada energi fosil sebagai sumber energi termurah. Namun, bukan berarti ketergantungan itu tidak bisa dilepaskan.
Apalagi, lanjut Mamit, pada momen KTT G20 lalu, skema ETM telah lahir. Hal itu dia sebut sebagai salah satu upaya serius yang dilakukan pemerintah dan PLN.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
“PLN memang harus terus beradaptasi dan berupaya meningkatkan kapasitas renewable energy. Ke depan, hampir semua sektor bisnis yang dilakukan perusahaan multinasional itu syaratnya, yakni listriknya harus berasal dari clean energy,” terang dia.
Mamit menambahkan, potensi sumber energi terbarukan di tanah air sangat besar. Itu merupakan ceruk yang bisa dimanfaatkan.
“Itu jadi peluang PLN untuk terus meningkatkan kemampuannya. Kolaborasi dengan pihak terkait juga penting,” tegasnya.
PLN tentu juga membutuhkan peran pemerintah. Terutama terkait harga.[ss]
