Jabar.WAHANANEWS.CO - Pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, terus menunjukkan progres signifikan. Proyek yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini mendapat sorotan positif dari organisasi relawan nasional MARTABAT Prabowo-Gibran.
Organisasi ini menilai bahwa percepatan pembangunan pelabuhan ini sejalan dengan visi pemerataan pembangunan dan penguatan daya saing logistik nasional yang menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Joko Widodo, serta warisan strategis yang akan dilanjutkan oleh pasangan Prabowo-Gibran.
Baca Juga:
Status Kaldera Jangan Sampai Dicabut dari Kawasan Otorita Danau Toba, MARTABAT Prabowo-Gibran Desak Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut Segera Penuhi Peringatan Keras UNESCO
“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah pusat yang terus mengawal proyek ini, bukan hanya dari sisi teknis pelabuhan, tetapi juga dalam konteks kawasan aglomerasi Rebana secara menyeluruh. Ini bukti nyata bahwa pemerintahan sekarang tidak membiarkan pembangunan berjalan sendiri tanpa pengawasan,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Rabu (21/5/2025).
Tohom menegaskan, keberadaan Pelabuhan Patimban sebagai gerbang logistik internasional di kawasan timur Jawa Barat akan menjadi katalisator utama pengembangan kawasan Rebana Metropolitan, wilayah strategis yang meliputi Kabupaten Subang, Majalengka, dan sekitarnya.
"Lebih dari sekedar pelabuhan, Patimban adalah infrastruktur geopolitik. Ia akan menjadi episentrum baru ekonomi Indonesia bagian barat," kata Tohom.
Baca Juga:
Perang Dunia Semakin Nyata, ALPERKLINAS Himbau Pemerintah dan PLN Antisipasi Serangan Siber Terhadap Sistem Kelistrikan Tanah Air
Ia menyebut logistik murah dan efisien akan menjadi magnet utama investor asing seperti BYD dan VinFast yang kini mulai menanamkan modalnya di Indonesia.
"Pemerintah harus terus menjaga momentum ini dengan tata kelola lahan yang cermat, jangan sampai terjadi mismatch antara fungsi pelabuhan dan pemanfaatan lahan industri di sekitarnya."
Tohom menilai bahwa pengawasan dan keterlibatan pusat dalam pengendalian tata ruang kawasan menjadi sangat vital.
