“Kalau kawasan pelabuhan dibiarkan berkembang liar tanpa rencana induk yang kuat, kita tidak hanya kehilangan potensi ekonomi, tapi juga menciptakan ketimpangan baru,” tegasnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyebut perlunya kolaborasi antar-instansi, termasuk pemerintah daerah, dalam mengawal integrasi antara pelabuhan dan zona industri pendukung.
Baca Juga:
Status Kaldera Jangan Sampai Dicabut dari Kawasan Otorita Danau Toba, MARTABAT Prabowo-Gibran Desak Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut Segera Penuhi Peringatan Keras UNESCO
"Kalau tidak diatur dari sekarang, harga tanah akan melambung tidak terkendali, investor kabur, rakyat setempat terpinggirkan," jelas Tohom.
Ia mendorong diterbitkannya Peraturan Presiden khusus mengenai tata ruang kawasan Rebana yang menyinkronkan infrastruktur, industri, pemukiman, dan layanan publik.
Lebih jauh, ia juga menekankan bahwa Patimban dan Rebana adalah wajah dari Indonesia ke depan, di mana industrialisasi, efisiensi logistik, dan keberlanjutan harus berjalan seiring.
Baca Juga:
Perang Dunia Semakin Nyata, ALPERKLINAS Himbau Pemerintah dan PLN Antisipasi Serangan Siber Terhadap Sistem Kelistrikan Tanah Air
“Visi Prabowo-Gibran sangat tepat meletakkan titik berat pada kedaulatan ekonomi nasional berbasis kekuatan daerah. Patimban dan Rebana jadi salah satu ujian visi itu,” tegasnya.
Tohom menyatakan optimismenya bahwa Patimban akan menjadi game changer dalam struktur logistik nasional, mengurangi ketergantungan terhadap Pelabuhan Tanjung Priok, dan membuka akses ekonomi baru di koridor timur Jawa Barat.
“Ini adalah momentum sejarah,” tuturnya.
