Dalam prosesnya, Suroto mengatakan, KPPIP senantiasa melakukan monitoring dan upaya debottlenecking.
“Percepatan pengembangan Pelabuhan Patimban masih membutuhkan dorongan dari para pemangku kepentingan,” imbuh dia.
Baca Juga:
Wakil Wali Kota Sibolga Pantau Persiapan Harganas ke-31 di Pelabuhan Lama
Sementara itu, Koordinator Project Management Office (PMO) KPPIP Sektor Transportasi dan Finansial, Djoko Wibowo, menjelaskan percepatan pembangunan akses jalan ke pelabuhan dengan mengoptimalkan fungsi Jalan Tol Cipali untuk mengurangi beban di kawasan pantai utara (Pantura) Jawa.
Langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah percepatan untuk pembangunan jalur kereta yang terintegrasi dengan dry port dan jalur kereta eksisting.
Dukungan berikutnya yang tak kalah penting yaitu percepatan pengadaan lahan dan mengoptimalkan peran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Baca Juga:
Pemprov Sulbar Tingkatkan Pelabuhan Tanjung Silopo Polman Menjadi Pelabuhan Pengumpul
“Di samping itu, perlu adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk percepatan perizinan dan pengadaan tanah untuk pengembangan Pelabuhan Patimban,” ujar Djoko.
Mengutip laman kppip.go.id, pembiayaan pengembangan Pelabuhan Patimban bersumber dari loan maupun Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 34 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun anggaran 2021 hingga 27 Juli 2021 mencapai Rp 180 miliar atau sekitar 9,77 persen dari total Rp 1,85 triliun. (JP)
