WahanaNews Jabar | Para petani garam Cirebon mengeluarkan semua keluh kesahnya di hadapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat berkunjung ke Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (8/10/2021).
Petani garam meminta Moeldoko untuk menyampaikan dan membuat kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraannya, mengingat kebijakan impor garam yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini membuat harga garam anjlok dan berdampak terhadap pendapatan para petani.
Baca Juga:
Terkait Polemik Razia RM Padang non-Minang di Cirebon Polisi Lakukan Mediasi
"Banyak permasalahan di petani garam. Salah satunya soal harga yang terus anjlok. Karena, di sini petani tidak bisa menjual langsung ke perusahaan atau PT. Kami menjualnya ke tengkulak, dan harganya ditentukan tengkulak," kata Ismail Marzuki (34), petani garam.
Ismail mengatakan harga garam rakyat di Cirebon sempat dihargai Rp 100 per kilogramnya. Kondisi demikian membuat petani kesulitan untuk menutupi ongkos produksi. Garam hasil produksi petani pun menumpuk di gudang. Kondisi demikian, dikatakan Ismail, dipengaruhi dengan beredarnya garam impor di pasaran.
"Saat ini harga garam Rp 500 per kilogramnya. Pada Juli hingga Agustus sempat Rp 300 per kilogramnya," ucapnya.
Baca Juga:
PT Rohto Laboratories dan Bank Resona Perdania Bagikan Kacamata Gratis Hari Penglihatan Sedunia
"Garam di sini melimpah. Pemerintah jangan membuat kebijakan impor garam. Katanya garam lokal tidak bagus kualitas untuk industri. Padahal, kami siap bersaing," tutur Ismail menambahkan.
Selain mengeluhkan harga yang anjlok karena persaingan dengan garam impor, dia juga meminta agar pemerintah menerbitkan kebijakan terkait harga eceran tertinggi (HET) untuk garam rakyat. Selama ini, lanjut Ismail, harga garam petani disesuaikan dengan keinginan tengkulak.
"Pemerintah juga harus menentukan kebijakan HET garam. Sebab, selama ini belum ada HET garam sehingga harga dapat mudah dipermainkan oleh pasar maupun oknum lainnya," ujar Ismail.
