"Seharusnya pendidikan yang mestinya dapat membebaskan akal sehat malah menjajah finansial mahasiswa dengan menganjurkan mahasiswa menggunakan pinjol untuk membayar UKT," ujar Mikail.
"Ini adalah kampus di mana setiap pertanyaan harus ada jawabnya, maka rektorat harus menjawab pertanyaan kita," imbuhnya.
Baca Juga:
IPPM-YDM Nabire Resmikan Anggota Baru, Gelar Pembubaran Panitia dan Seminar Organisasi
Adapun dalam aksi tersebut, ada empat poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa diantaranya:
1. Memaksimalkan sumber (beasiswa) dan skema (keringanan dan cicilan UKT) penyelenggaraan dana lainnya yang tidak memberatkan mahasiswa;
2. Menyelenggarakan kebijakan yang transparan dan berkeadilan;
Baca Juga:
Urai Duduk Masalah Beasiswa Pemda Nias Barat, Eliyunus Waruwu: Harus Sesuai Prinsip Keadilan dan Hukum
3. Menghapus opsi penyelenggaraan dana berupa pinjaman online berbunga;
4. Menjamin seluruh mahasiswa ITB untuk dapat mengisi FRS dan mendownload KSM.
[Redaktur: Mega Puspita]
