JABAR.WAHANANEWS.CO, PURWAKARTA — Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein telah memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta untuk menonaktifkan Dedi Mulyadi dari jabatannya sebagai Kepala SDN Sawahkulon.
Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas kontroversi pengumuman sekolah yang mewajibkan siswa mengenakan pakaian Lebaran pada hari pertama masuk sekolah setelah libur Idul Fitri.
Baca Juga:
Sejumlah Fakta-fakta Baru Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang
Saepul Bahri menyatakan kebijakan tersebut dianggap sensitif dan menimbulkan keresahan di kalangan orang tua siswa.
"Saya minta pihak Disdik Purwakarta hari ini juga menonaktifkan Kepala SDN Sawahkulon. Pengumuman yang dibuat pihak sekolah itu jelas bikin gaduh, dan tidak memikirkan kondisi para orang tua pelajar," kata Saepul Bahri, Selasa (8/4/2025).
Ia menekankan pentingnya pertimbangan matang dalam pengambilan kebijakan sekolah, mengingat potensi kesulitan ekonomi yang dihadapi beberapa keluarga.
Baca Juga:
DAMRI Buka Rute langsung dari Bandar Lampung ke Purwakarta
Kewajiban mengenakan pakaian Lebaran, kata Saepul Bahri, tidak mendasar dan justru memberatkan orang tua siswa. Ia khawatir kebijakan tersebut akan menghalangi siswa yang tidak mampu membeli pakaian baru untuk mengikuti proses belajar mengajar di hari pertama.
Sementara itu Kepala SDN Sawahkulon, Dedi Mulyadi, membenarkan adanya pengumuman tersebut namun menyatakan telah meralatnya.
"Iya benar, tapi pengumuman untuk memakai baju lebaran itu sudah kita ralat," kata Dedi.
Dedi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut awalnya merupakan usulan dari beberapa orang tua dan guru, namun kemudian dicabut setelah menerima berbagai tanggapan dari masyarakat. Siswa kini diinstruksikan untuk mengenakan pakaian sekolah pada hari Rabu, 9 April 2025, sesuai dengan jadwal pakaian adat Sunda.
Penonaktifan Dedi Mulyadi diharapkan menjadi efek jera bagi kepala sekolah lain di Kabupaten Purwakarta agar lebih bijak dalam mengeluarkan kebijakan yang berpotensi membebani siswa dan orang tua.
"Keputusan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi," tandasnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
