Menurut Dedi, DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan langkah teknis di lapangan. Sehingga beberapa hari lalu pihaknya telah melakukan rapat gabungan. Sayangnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak hadir sehingga rapat ditunda.
“Yang punya langkah itu kan kementerian sehingga di rapat kemarin kita minta menteri perdagangan, menteri perindustrian dan menteri pertanian duduk bersama bicara dengan DPR agar seluruh langkahnya, kita dan publik mengetahui. Tapi kan kemarin Mendag tidak hadir, padahal Senin besok ada ancaman mogok,” ujarnya.
Baca Juga:
Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Ketua KPK: OTT Tetap Senjata Utama
Ia menegaskan isu kedelai adalah isu klasik yang terus timbul setiap tahun dengan dibarengi ancaman mogok para pedagang. Sehingga hal ini harus segera ‘diobati’ mulai dari mengetahui sejak dini dan menyiapkan segala kebutuhan dasar produksi baik perencanaan impor atau tanam lokal.
“Itu diperlukan langkah efektif dan nyata dari Kemendag dan Kementan. Sehingga misal ada kesepakatan intervensi tanam tapi harus dijamin ada yang membeli itu kedelainya. Sering kali petani mengalami kerugian karena menanam kedelai tapi dijual harga yang murah. Kita lihat banyak kedelai masih muda dibabat, dijualin untuk dimakan direbus,” kata Dedi.
Kang Dedi berharap pemerintah segera mengambil langkah dan membuka keran informasi pada publik. Sehingga tidak ada lagi persepsi saling menyalahkan terkait kelangkaan dan mahalnya harga kedelai di pasaran yang membuat pedagang tahu dan tempe mengancam mogok produksi.
Baca Juga:
Fakta di Balik Kebiasaan Memposting Story Berlebihan
“Kemudian kita harapkan pada rapat nanti bisa bicara secara terbuka antara Kementan dan Kemendag jangan saling menyalahkan. Kita buat perencanaan untuk tahun depan agar isu tahunan kedelai ini tidak lagi terjadi,” kata Kang Dedi Mulyadi. [kaf]
