WahanaNews-Purwakarta | Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, menduga terjadi adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purwakarta dengan nilai sentuh miliaran rupiah per tahun.
Untuk membuktikan dugaan itu, Dedi Mulyadi menyamar jadi tukang parkir di Pasar Rebo Purwakarta sejak usai sahur hingga siang.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
“Sekarang sebagai anggota DPR RI saya turun ke dapil (dapil) untuk hal yang sederhana tapi kalau dikumpulkan bisa besar, yaitu parkir,” kata Dedi Mulyadi, Sabtu (16/4/2022).
Kang Dedi memberikan sejumlah uang pengganti kepada juru parkir liar yang biasa mereka dapat dalam satu hari.
Selanjutnya, uang parkir yang didapat oleh Kang Dedi akan dihitung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Purwakarta.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Sempat terjadi perdebatan antara Dedi dan juru parkir liar.
Pria tersebut awalnya ingin tetap menjadi juru parkir karena harus menyetor uang kepada bosnya yang bernama Johan asal Bojong, Purwakarta.
“Ini kan sudah saya kasih tadi Rp200.000 untuk honor pengganti. Kalau tetap tidak mau maka bisa dilaporkan ke polisi dan kejaksaan perihal pungutan liar,” kata Kang Dedi kepada juru parkir tersebut.
Dari penghitungan awal pendapatan daerah dari parkir yang bisa didapat di Pasar Rebo mencapai Rp1,5 miliar per tahun.
Namun faktanya yang masuk ke kas daerah hanya Rp150 juta per tahun.
Dugaan itu pun terbukti saat Kang Dedi menyamar menjadi juru parkir di salah satu titik Pasar Rebo Purwakarta.
Belum genap satu jam, dia sudah mendapat lebih dari Rp100.000.
“Ini baru satu titik. Total ada sembilan titik di Pasar Rebo. Sekarang satu titik ini saja belum sejam sudah Rp100.000. Berarti dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang bisa minimal Rp300.000,” ujar Kang Dedi.
Kata Kang Dedi, Pemkab Purwakart bisa mendapatkan pemasukan lebih dari sektor parkir.
Sebab uang yang didapat nanti akan digunakan untuk masyarakat mulai dari pembangunan atau revitalisasi pasar, trotoar, rumah rakyat miskin, dan bantuan lain.
“Sebenarnya kalau pengelolaan benar itu misal dalam satu hari satu titik bisa dapat Rp300-Rp400.000, nanti petugas parkir resmi bisa dapat Rp100-Rp150.000. Uang itu tidak ke preman atau oknum, tapi dinikmati masyarakat,” tutur Kang Dedi.
“Sehingga dari parkir pemerintah diuntungkan, petugas parkir sejahtera. Kemudian nanti petugas diasuransikan kesehatan dan kecelakaan kerja. Uang parkir bisa untuk penataan pasar, trotoar, dan bangun rumah rakyat miskin,” ucap mantan Bupati Purwakarta ini.
Kang Dedi menduga, dalam satu hari sekitar Rp5-6 juta hasil parkir liar yang dinikmati oleh preman dan oknum.
Sehingga masalah ini harus segera diselesaikan agar pendapatan daerah bisa bertambah demi merealisasikan program bermanfaat untuk masyarakat.
Dari hitungan kasar di Pasar Leuwipanjang dan Pasar Rebo seharusnya pemerintah bisa mendapat pemasukan dari parkir Rp4 miliar per tahun.
“Kalau se-kabupaten saja parkir liar bisa hilang Rp5-6 miliar,” ujar Kang Dedi. Karena itu, Kang Dedi meminta Pemkab Purwakarta yang saat ini dipimpin oleh istrinya Anne Ratna Mustika, segera melakukan penataan dan penertiban titik-titik parkir potensial.
Lahan parkir itu harus dikelola pemkab buka preman. Petugas parkir pun harus disiapkan dan dibekali dengan identitas resmi.
“Kan sekarang sudah tidak pakai tiket. Kemudian hanya pakai rompi. Kalau seperti itu saru, harus ada seragam dan identitas. Karena sekarang ini modal priwit saja orang bisa jadi tukang parkir,” tuturnya. [non]
