WahanaNews-Purwakarta | Turut menggulirkan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, membuat julukan "menteri segala urusan" semakin lekat pada nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Bukan tanpa alasan Luhut disebut sebagai menteri segala urusan di kabinet Presiden Joko Widodo. Sebab selain karena selorohannya yang sering kontroversial, Luhut banyak mengurus berbagai hal dengan tupoksi yang beragam.
Baca Juga:
Pemkab Dairi Siap Dukung Gugus Tugas Polri Sukseskan Ketahanan Pangan
Bahkan, Luhut juga disebut-sebut menjadi menteri Jokowi yang memiliki wewenang seluas lautan.
Pada tahun 2018, politikus Gerindra Ferry Juliantono menyoroti berbagai pernyataan Luhut yang sering berada di luar tugas pokok dan fungsinya.
Maka menurutnya, tak heran banyak orang yang kemudian menjuluki Luhut sebagai "super minister".
Baca Juga:
Polsek Bagan Sinembah Gelar Kegiatan Launching Gugus Tugas Polri dan Ketapang.
"Sejak periode pemerintahan Presiden Jokowi, banyak langkah yang dilakukan Pak Luhut di luar ranah kementerian. Jadi memang orang melihat dia super minister atau berperan penting atau aktor penting di balik kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden," ujar Ferry dalam acara Satu Meja bertajuk "Gerilya Sang Jenderal" di Kompas TV, Rabu (5/9/2018), dikutip dari pemberitaan Kompas.com 5 Juli 2019.
Menurut Ferry, Luhut merupakan tangan kanan Jokowi. Ia menilai Luhut menjadi sosok atau aktor penting di balik setiap kebijakan Presiden.
Soal tudingan sebagai menteri segala urusan, Luhut sudah pernah angkat bicara. Menurut dia, posisinya sebagai menteri koordinator harus mengkoordinir kementerian yang ada di bawahnya.
