WahanaNews Jatim | Mutasi dan promosi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai dilakukan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Sebanyak 51 pejabat struktur terdiri dari eselon 2,3 dan 4 dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa. Kamis malam, (21/10/2021).
Kepada pejabat yang baru saja dilantik Bupati Ahmad Muhdlor mengintruksikan agar membuat kebijakan - kebijakan yang berbasis kepentingan masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi skala prioritas Bupati Ahmad Muhdlor.
Baca Juga:
Resmi! Pengurus Karang Taruna 2022/2027 Dikukuhkan Bupati Sidoarjo
"Kepada pejabat yang baru saja dilantik saya berpesan agar segera membuat kebijakan yang membumi yaitu kebijakan yang berangkat dari kepedulian terhadap masyarakat," jelasnya.
Formasi birokrasi yang rancang Bupati Ahmad Muhdlor adalah birokrasi yang peka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep birokrasi yang dalam program kerjanya melibatkan aspirasi masyarakat.
"Birokrasi yang peka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, melalui mekanisme jaring aspirasi masyarakat. Pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat serta memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada dengan memberdayakan masyarakat," terangnya.
Baca Juga:
Pulihkan Ekonomi, Bupati Sidoarjo Apresiasi GP Ansor dan Fatayat NU
Sedangkan pejabat yang menempati wilayah kecamatan oleh Ahmad Muhdlor diinstruksikan meningkatkan pelayanan publiknya. Pelayanan yang diharapkan masyarakat yaitu cepat, efektif dan ramah. Karena pelayanan publik di wilayah merupakan wajah dari pelayanan pemerintah daerah.
"Khusus kepada para pejabat yang dilantik di wilayah kecamatan, saya instruksikan untuk segera turut serta berperan aktif dalam meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan efektivitas pelayanan mengigat wilayah merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah daerah sehingga pelayanan publik di wilayah memberikan kepuasan kepada masyarakat," tegas Ahmad Muhdlor
Rotasi atau mutasi pejabat menurut Ahmad Muhdlor merupakan bagian dari reformasi birokrasi agar roda birokrasi berjalan dengan baik.
