Sementara, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan pihaknya telah membahas rencana penambahan saham KAI di PSBI. Ia mengakui bahwa KAI akan menjadi pimpinan konsorsium BUMN di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Menangani suntikan dana KAI, nah dengan suntikan dana tadi lead (pemimpin konsorsium) nya ya KAI," ungkap Arya.
Baca Juga:
Jaga Keselamatan Pengguna Jalan, KCIC Tutup Akses Tol Stasiun Kereta Cepat Halim
Sedikit mengulas kembali, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa dikatakan mengandung polemik sejak awal dicanangkan oleh pemerintah. Proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016.
China 'Tikung' Jepang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping menandatangani perjanjian pendanaan infrastruktur dengan China Development Bank dan KCIC.
Pemerintah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada 21 Januari 2016. Acara dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, Ignasius Jonan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan tak hadir dalam groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca Juga:
Menteri Perhubungan: China Berminat Bangun Kereta Otonom di IKN Kalimantan Timur
Tak diketahui secara pasti alasan Jonan tak menghadiri acara groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal yang pasti, Jonan memang belum mengeluarkan izin pembangunan proyek tersebut saat groundbreaking dilakukan.
Bukan hanya soal izin pembangunan. China, sebagai mitra pemerintah dalam membangun kereta cepat Jakarta-Bandung juga disebut-sebut 'menikung' Jepang untuk mendapatkan proyek ini.
Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menggelontorkan modal sebesar US$3,5 juta sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan.
