Saat ini, Luhut mengaku sedang menunggu keputusan para ahli. Keputusan ada atau tidaknya PPKM dipastikan berdasar jawaban ahli yang mumpuni sebagai dasar untuk membuat maupun mencabut kebijakan terkait pandemi.
”Kalau mau cabut ya cabut saja. Kita percaya ahli. Masa yang bukan ahli kita percayai,”
Baca Juga:
Pebalap Depok Bikin Merah Mutih Berkibar di Mandalika
Sebelumnya, anggota DPR Muhammad Sarmuji mengusulkan agar PPKM jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dicabut. Pertimbangannya pemerintah sudah berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Selain itu, agar umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan bisa khusyuk dan tidak khawatir melanggar PPKM.
Sementara itu, Ketua Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri menyatakan, yang perlu ditangani secara bersama yakni kesehatan dan pemulihan ekonomi dampak pandemi. Untuk yang pertama, capain vaksinasi khususnya di Kota Surabaya sudah melampaui target nasional. Hal itu, ditopang kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang semakin tinggi.
”Warga juga sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Jadi sudah familiar apa yang harus dilaksanakan,”
Baca Juga:
Lebih Dekat dengan Lurah Pancoranmas, Mohammad Soleh: Dari Gowes, Sambangi Warga Bantaran Kali
Untuk pemulihan ekonomi, menurut dia, diperlukan aturan yang tidak kaku khususnya menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Apalagi kebutuhan pokok masyarakat meningkat.
”Kalau itu diterapkan PPKM bisa meningkatkan inflasi, daya beli masyarakat turun karena banyak pembatasan. Konsekuensi harga naik, sebaliknya pendapatan akan turun. Jadi itu situasi tidak ideal,”
