"Sedangkan hampir keseluruhan infrastuktur jalan
tol menjadi kewenangan kementrian PUPR," ujarnya lagi.
Politisi PKS dapil Jakarta Timur ini melihat proyek
pembangunan yang tujuannya baik tapi tidak dilaksanakan dengan profesional oleh
dinas Bina Marga DKI Jakarta menjadi preseden yang buruk. Dan yang terdampak
adalah masyarakat.
Baca Juga:
Nekat Terobos Dua Tol Sekaligus, Pengemudi Calya Putih Akhirnya Ketahuan Juga!
"Coba kemarin pas resmiin, maen juga keliling
kampungnya. Rumah dan jalannya jadi rusak, salurannya berkali kali dibetulin
gak bener juga, mereka pada kebingungan, karena ketidakjelasan dan kurangnya
komunikasi kepada mereka. Yang terpenting selesaikan dan penuhi hak masyarakat
secara pantas, lahan-lahan yang belum terbayarkan segera selesaikan," pungkas
Muhayar. (Tio)
