WahanaNews Jabar-Banten |
Presiden Joko Widodo meresmikan ruas jalan tol layang dalam kota Pulogebang-Kelapa
Gading pada Senin (23/8/2021).
Ikut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara
lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Komisaris Utama PT Jakarta Tollroad Development
Trisna Muliadi.
Baca Juga:
Nekat Terobos Dua Tol Sekaligus, Pengemudi Calya Putih Akhirnya Ketahuan Juga!
Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D, Muhayar RM, menyampaikan
komentar ketidakpuasan.
Pasalnya akibat dari pembangunan jalan tol tersebut
ada dampak lingkungan dan sosial yang belum terselesaikan. Muhayar menyebutkan
banyak lahan yang akan dibeli atau bebaskan oleh pemerintah tapi belum
terbayarkan.
Selain itu, masyarakat sering komplain ke developer
jalan tol, karena tertutupnya saluran masyarakat sekitar akibat pembangunan
jalan tol.
Baca Juga:
Truk Tangki Minyak Tabrak Trotoar di Pintu Masuk Tol Tanjung Mulia Medan
Belum lagi banyaknya rumah di sekitar pembangunan yang
rusak akibat guncangan alat berat di sana. Ia meminta sebelum diresmikan,
harusnya apa yang terjadi di lapangan dievaluasi dan selesaikan terlebih
dahulu.
"Banyak bidang tanah yang ditawar dan dijanjikan
dibeli pemerintah, surat-suratnya udah di bawa dari tahun 2018, sampai saat ini
bekum dibayarkan juga. Belum lagi permasalahan di tawarnya lahan warga di bawah
NJOP, ini gak layak. Pak presiden harus tahu ini, pembangunan jalan tol masih
banyak PR-nya di masyarakat," ujar Muhayar saat mendapatkan aduan
masyarakat di kediamannya, Selasa (24/8/2021).
Lebih lanjut anggota komisi D DPRD DKI mengatakan
bahwa proyek pembangunan jalan tol tersebut merupakan proyek strategis
nasional, dan inisiasi pembangunan jalan tol dipimpin oleh kementrian PUPR.
Namun untuk pembebasan lahanmenjadi tanggung jawab pemerintah pusat lewat
kementrian PUPR dan ada juga tanggung jawab Dinas Bina marga DKI Jakarta.
