Selain itu, Ema juga menekankan adanya keterlibatan dari unsur kewilayahan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini penting, agar data terus update dari akar rumput.
"Peran Lurah, data up to date laporan dari masing masing lurah terhadap apa yang selama ini dilakukan kader posyandu yang dijadikan basis data kita untuk mengetahui progres bayi stunting," ucap Ema.
Baca Juga:
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Lantik Marullah Matali Sebagai Sekda Provinsi DKI
Ema juga menekankan terkait antisipasi stunting baru. Dengan 8 langkah konvergensi harus mampu menekan potensi stunting baru.
"Ini harus dipikirkan bagaimana menyinergikan seluruh OPD pendukung bisa menyelesaikan 6.614 stuntjng dan mencegah adanya stunting baru. Tentunya keberlanjutan harus dilakukan secara kontinyu," ungkapnya.
Ema berpesan agar aksi konvergensi stunting dilakukan secara detail dan komprehensif.
Baca Juga:
Sekda dan 2 Pejabat Pemko Gunungsitoli Jadi Tersangka, DPRD ke Pjs Wali Kota: Segera Dicopot
"Tidak hanya cukup main di variabel tapi detailkan di indokator. Biila perlu sampai subindikator supaya kita benar benar tajam memahami masalah stunting dan menangani sesuai dengan apa yang harus dilakukan," katanya.
Sementara itu, Kepala DPPKB, Dewi Kaniasari mengatakan, berdasarkan hasil pengukuran dan publikasi data stunting pada bulan Agustus 2023 oleh Dinkes, di Kota Bandung masih terdapat 65,1 persen anak usia 0-23 bulan mengalami stunting.
"Data tersebut menunjukkan masih tingginya resiko keterpaparan anak masalah akibat masalah gizi dan kesehatan sebagai penyebab yang berdampak pada kesehatan anak," ujarnya.
