Hasil pemeriksaan WahanaNews.co, dalam RUP Penyedia Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Adm Jakarta Timur diketahui, di Kel. Cipinang Besar Selatan, Kel. Rawa Bunga dan Kel. Rawamangun masing-masing 5 mata anggaran dengan kegiatan yang hampir serupa.
Menggapi hal tersebut, Ketua Umum Perkumpulan BERKIBAR, Sariman S menyatakan, salah satu problem serius adalah ketidakmampuan pengawasan dalam memitigasi risiko korupsi. Selama ini sistem pengadaan yang selalu disebut-sebut bersih karena telah menggunakan dan memanfaatkan instrumen teknologi informasi.
Baca Juga:
Kasus Impor Gula, Sidang Perdana Tom Lembong di Digelar 6 Maret
Menurut Sariman, sistem pengadaan secara elektronik atau lebih dikenal sebagai LPSE pada dasarnya hanya memutus hubungan langsung antara pejabat pengadaan dan pihak ketiga, padahal tipologi korupsi di sektor pengadaan jauh lebih kompleks.
Tahapan dalam pengadaan barang dan jasa yang rawan terjadi korupsi, yaitu perencanaan anggaran, penggelembungan harga (mark up) atas harga satuan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, serah terima pekerjaan serta pengawasan dan pertanggungjawaban.
"Sistem pengadaan secara elektronik hanya membatasi pertemuan pejabat publik dengan pihak ketiga dalam proses teknokrasi pengadaan. Namun diluar itu, pejabat publik dan pihak ketiga tidak dapat dihalangi untuk bertemu dan membuat kesepakatan apa pun," ujar Sariman.
Baca Juga:
Profil Riva Siahaan, Dirut Pertamina Patra Niaga Tersangka Korupsi Kelola Minyak
Itu sebabnya, Polri sebagai salah satu institusi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, termasuk dalam pemeriksaan korupsi pengadaan barang dan jasa tentunya dituntut berperan aktif dalam menanggulangi masalah tersebut melalui cara-cara yang profesional dan proporsional, dengan tetap menjungjung tinggi supremasi hukum.
Melalui peran aktif Polri diharapkan kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa dapat dikurangi secara signifikan dan yang lebih penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri semakin meningkat. (JP)
