Menurutnya, negara harus hadir bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga menekan biaya hidup rakyat.
“Akses pendidikan harus murah, anak-anak tidak terbebani biaya outing atau jajan berlebihan,” ujarnya.
Baca Juga:
Gempa M5,4 Guncang Sukabumi pada Dini Hari, Getarannya Terasa hingga Jakarta
Pemprov Jabar, kata Dedi, kini mengalihkan anggaran dari proyek digital yang elitis menjadi pembangunan nyata seperti sekolah, jalan, listrik, drainase, penerangan jalan, dan rumah rakyat.
Selain itu, Pemprov juga menyiapkan perlindungan sosial-ekonomi melalui jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal hingga bantuan bagi pasien rumah sakit. Program KUR Perumahan dihadirkan untuk memperluas akses pembiayaan rakyat.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebut, KUR Perumahan sebagai terobosan besar yang lahir dari kerja sama lintas kementerian dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur IPDN, DPR RI Komisi II Siapkan Anggaran Rp 814 Milyar
Ia mengatakan, kebutuhan rumah rakyat jauh lebih besar dibanding anggaran negara.
“APBN hanya bisa menyiapkan 280 ribu unit, sementara targetnya 3 juta unit. Maka lahir terobosan KUR Perumahan,” jelas Maruarar.
“Satu rumah subsidi saja melibatkan lima pekerja. Ratusan ribu unit rumah akan menghidupkan jutaan orang, termasuk warung makan, petani, sopir truk, hingga toko bangunan,” imbuhnya.
