JABAR.WAHANANEWS.CO — Menteri PANRB, Rini Widyantini sampaikan kuliah umum di kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang.
Dengan mengusung tema “Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi dan ASN dalam Rangka Mewujudkan Asta Cita 2024-2025,” Rini berbicara banyak terkait tata kelola Pemerintahan dan birokrasi dihadapan para civitas akademika dan ratusan Praja IPDN.
Baca Juga:
KemenPANRB Tetapkan Kalimantan Tengah sebagai Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik 2024
Menteri Rini menyampaikan, bahwa IPDN mampu berfungsi sebagai laboratorium tata kelola pemerintahan, yang diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi untuk memperkuat birokrasi di masa depan.
Lebih dari itu, kata Rini, IPDN juga memiliki peran penting dalam mempererat wawasan kebangsaan dan menjaga persatuan bangsa melalui pembinaan para praja sebagai generasi penerus birokrasi Indonesia.
“Pada saat ini pemerintah berfokus pada transformasi digital yang tidak sekadar menekankan pengembangan dan penggunaan teknologi, tetapi lebih pada bagaimana teknologi tersebut memberikan dampak nyata bagi Masyarakat,” kata Rini, dikutip Jumat (13/6/2025).
Baca Juga:
Menteri PANRB Azwar Anas Perkuat Kolaborasi Manajemen Kinerja dengan Pemerintah Selandia Baru
Menurutnya, transformasi digital yang sedang dilakukan pemerintah membuka peluang perubahan signifikan dalam cara birokrasi bekerja, mulai dari proses yang lebih cepat, layanan publik yang lebih mudah dan terintegrasi, peningkatan kualitas dan akurasi data, hingga transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik.
“Sebagai calon ASN, saya meyakini bahwa praja IPDN bukanlah akhir dari tantangan, melainkan awal dari perjalanan untuk menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Ditengah dinamika birokrasi saat ini, lulusan IPDN dihadapkan pada realitas dunia kerja yang semakin kompleks,” ujarnya.
Menurut Rini, tantangan birokrasi bukan hanya tentang kemampuan teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan adaptasi terhadap perubahan, inovasi dalam pelayanan publik, serta keberanian menghadapi sistem yang masih sering diwarnai dengan resistensi terhadap reformasi.
