JABAR.WAHANANEWS.CO, CIREBON — Penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kasus perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku oleh KPK menjadi bom waktu bagi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri untuk melakukan perlawanan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Paska penahan Hasto oleh KPK, Megawati langsung melarang seluruh Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) mengikuti retret di Magelang yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Momentum Pilkada, Pengamat Politik Harap KPU Aktif Sosialisasi Nyata
Pengamat politik dari Cirebon, Heru Subagia menilai penahanan Hasto oleh KPK dan Megawati yang melarang Kepala Daerah dari PDI Perjuangan ikut retreat merupakan Genderang perang terbuka antara Presiden Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri.
Heru mengatakan sudah banyak isyarat yang disampaikannya pada Prabowo maupun tim intelijennya agar berhati-hati dalam bertindak dan memberikan keputusan politik.
“Kesalahan pertama yang dibuat internal Gerindra adalah mencalonkan Prabowo 2 periode sebagai presiden ketika 100 hari kerjanya juga tidak terlalu efektif dalam pemerintahannya,” kata Heru Subagia, dikutip Sabtu (22/2/2025).
Baca Juga:
Ray Rangkuti: Pengaruh Jokowi Melemah, Prabowo Menguat di Pilkada Jakarta
Menurut pengamat politik yang juga alumni UGM tersebut, Prabowo terlalu gegabah dalam pujian dan dukungannya pada Jokowi dalam acara HUT ke 17 Partai Gerindra dan ketika rezim Prabowo melalui KPK akhirnya penahanan pada Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
“Penahanan Hasto oleh KPK dianggap sebagai keputusan Prabowo yang cukup kasar dan gegabah akan berdampak secara politik, apalagi perlawanan Megawati yang melarang seluruh Kepala Daerah asal PDIP mengikuti retreat di Magelang,” ujarnya.
Heru mengingatkan gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat yang menuntut adili Jokowi merupakan perlawanan rakyat pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
