JABAR.WAHANANEWS.CO, CIREBON — Penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam kasus perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku oleh KPK menjadi bom waktu bagi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri untuk melakukan perlawanan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Paska penahan Hasto oleh KPK, Megawati langsung melarang seluruh Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) mengikuti retret di Magelang yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Momentum Pilkada, Pengamat Politik Harap KPU Aktif Sosialisasi Nyata
Pengamat politik dari Cirebon, Heru Subagia menilai penahanan Hasto oleh KPK dan Megawati yang melarang Kepala Daerah dari PDI Perjuangan ikut retreat merupakan Genderang perang terbuka antara Presiden Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri.
Heru mengatakan sudah banyak isyarat yang disampaikannya pada Prabowo maupun tim intelijennya agar berhati-hati dalam bertindak dan memberikan keputusan politik.
“Kesalahan pertama yang dibuat internal Gerindra adalah mencalonkan Prabowo 2 periode sebagai presiden ketika 100 hari kerjanya juga tidak terlalu efektif dalam pemerintahannya,” kata Heru Subagia, dikutip Sabtu (22/2/2025).
Baca Juga:
Ray Rangkuti: Pengaruh Jokowi Melemah, Prabowo Menguat di Pilkada Jakarta
Menurut pengamat politik yang juga alumni UGM tersebut, Prabowo terlalu gegabah dalam pujian dan dukungannya pada Jokowi dalam acara HUT ke 17 Partai Gerindra dan ketika rezim Prabowo melalui KPK akhirnya penahanan pada Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
“Penahanan Hasto oleh KPK dianggap sebagai keputusan Prabowo yang cukup kasar dan gegabah akan berdampak secara politik, apalagi perlawanan Megawati yang melarang seluruh Kepala Daerah asal PDIP mengikuti retreat di Magelang,” ujarnya.
Heru mengingatkan gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat yang menuntut adili Jokowi merupakan perlawanan rakyat pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, Prabowo membutuhkan stabilitas politik dan menghindari konflik horizontal dengan rakyat dan mahasiswa bukan malah menabuh genderang perang politik dengan menangkap Hasto elit PDIP tangan kanan Megawati Soekarnoputri.
“Apa yang dilakukan PDIP sudah benar, bagaimana kontestasi politik saat ini harus diberlakukan karena keputusan Prabowo ada yang menumpangi banyak kepentingan dari berbagai pihak,”ujarnya.
Heru pun menduga serangan pada Pemerintahan Presiden Prabowo dilakukan dari internal dan eksternal akibat kebijakan-kebijakan Prabowo yang merugikan kepentingan para elit politik, oligarki dan negara asing.
Buktinya ada pengaruh besar yang memang menginginkan Prabowo untuk tumbang dan renggangnya hubungan dengan Megawati serta munculnya upaya agar pemerintahan dimusuhi rakyat dengan digaungkannya yel-yel revolusi dalam demo mahasiswa.
“Selain dari ada konspirasi politik tingkat tinggi dalam negeri ada faktor eksternal intervensi asing bagaimana Prabowo ini adalah Blok BRIC bukan Blok Amerika,” ujarnya.
Menurut Heru, saat ini tidak ada elit yang berjiwa negarawan ataupun jiwa patriotis karena para elit lebih memikirkan untuk kepentingan sendiri dan golongannya.
“Sebetulnya elit-elit ini sadar bahwa kita itu sebenarnya dijadikan boneka oleh asing dan oligarki diadu domba sehingga kita dihancurkan,” tutupnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
