Ia juga mengimbau para pelaku usaha, pemilik hotel, rumah sakit, serta masyarakat umum agar segera mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Masih banyak bangunan yang belum memiliki PBG. Padahal, proses pengurusan kini jauh lebih mudah karena bisa dilakukan secara daring. Jangan berpikir mahal semuanya sudah dibuat lebih terjangkau dan transparan. Informasi lengkap tersedia di laman resmi pemerintah,” tuturnya.
Baca Juga:
Pembangunan Kampus Terpadu UMSU Menjadi Pusat Pertumbuhan Baru
Rulli menyampaikan, saat ini seluruh proses perizinan bangunan sudah dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), dengan tetap melibatkan proses verifikasi teknis oleh dinas terkait.
“Seluruh masyarakat bisa mengakses layanan ini secara online. Kami juga menyediakan layanan asistensi langsung untuk masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel,” jelasnya.
“Masih banyak bangunan yang tidak terpantau, sementara jumlah SDM pengawasan masih terbatas. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menata ruang juga masih perlu ditingkatkan. Ini menjadi tantangan besar bagi kami,” tambahnya.
Baca Juga:
Belum Difungsikan, Plafon Bangunan DISBUDPAR di Kawasan Terpadu Tambunan Lumban Pea Sudah Rusak
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Diciptabintar aktif melakukan sosialisasi ke tingkat kelurahan, RW, hingga komunitas warga guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.
“PBG bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga bentuk perlindungan atas keselamatan bangunan, nilai ekonomi properti, serta penataan kota yang lebih baik. Kami ingin masyarakat sadar bahwa mengurus izin bangunan adalah investasi jangka panjang, bukan beban,” pungkasnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
