WahanaNews Jabar | Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok mengajak wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok dan para humas instansi di Kota Depok untuk ikut membantu sosialisasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan menggelar workshop Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan) di Wisma Hijau Cimanggis, Kota Depok, Selasa (21/9/2021).
Adapun yang menjadi narasumber dalam acara tersebut yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Depok, Manto, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah dan Pengamat Media, Kesit Handoyo.
Baca Juga:
PWI Gugat Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu Rp 100,3 Miliar
“Dengan makin maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dirasa perlu adanya ketanggapan dari seluruh pihak, terutama dari kalangan pers dan instansi humas yang ada di Kota Depok,” ujar Sub Koordinator P2M BNN Kota Depok, Purwoko.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Depok Manto mendukung seminar penguatan kapasitas insan media untuk mendukung Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan) yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Depok.
“Sinergi pemerintah dengan media harus terjalin baik demi tujuan mengentaskan peredaran narkoba di Kota Depok. Sinergisitas serta kerja sama yang baik tersebut untuk mewujudkan Kota Depok tanggap dari ancaman narkoba,” Imbuh nya.
Baca Juga:
Ingat! FISIP UI Undang 2 Paslon Walkot Depok Diskusi, Ini Masalahnya
Menurut Manto, dalam memberantas peredaran narkoba dibutuhkan kerja sama semua pihak. Terlebih, media yang memiliki peran besar dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya narkoba.
“Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, BNN, instansi vertikal lainnya, aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk terus mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat terkait bahaya narkoba. Karena tujuannya kita sama agar Depok bebas narkoba,” Ujar Manto.
Untuk itu Ia menambahkan, Diskominfo siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan Kotan di Depok. Misalnya, untuk menjadi sumber informasi terkait upaya-upaya pencegahan penyebaran narkoba di lingkungan pemerintahan.
