"Tadi kawan-kawan sepakat untuk meminta Pj. Gubernur Jabar segra mencopot Kadis PSDA Jabar karena kami duga gagal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Dinas PSDA Prov Jabar," tutur Agus.
Ia menambahkan, penangkapan demi penangkapan terhadap pejabat publik, pelayan masyarakat, dan pengusaha-pengusaha yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau keluarga, merupakan bukti korupsi meraja-lela dalam kehidupan kita.
Baca Juga:
Pemerintah Kapuas Hulu Jalin Sinergi Kuat dengan KPK untuk Pemberantasan Korupsi
"Dalam penegakan supremasi hukum haruslah kita dukung bersama dalam bentuk aksi yang kongkrit serta upaya melakukan pencegahan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, atau pengkhianatan terhadap aspirasi, amanah dan nurani bangsa," kata Agus.
Menurutnya, apresiasi dan dukungan dari segenap jajaran Pemerintah sangat diperlukan agar kinerja dan pertanggungan jawaban publiknya bisa di akses dan selalu di kontrol masyarakat.
"Setidaknya ada hak publik atas informasi yang dimiliki masyarakat melalui lembaga kontrol sosial, demikian hal nya kami Aliansi Aktivis Jawa Barat tugas pokok dan fungsi kami sebagai sosial kontrol memiliki dasar hukum," ujarnya.
Baca Juga:
Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unamin Sorong
Komitmen Pemerintah Pusat, kata Agus, dalam rangka revolusi mental termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) harus diwujudkan.
[Redaktur: Mega Puspita]
