Tahun 1966 pun berlalu, Soekarno semakin defensif dan popularitasnya di kalangan rakyat Indonesia semakin menurun. Jika Soeharto masih berbelas kasihan pada Bung Karno seperti membelanya di hadapan demonstran rakyat. Tidak dengan Nasution, Soekarno harus segera diganti.
Nasution menyatakan bahwa Soekarno harus bertanggung jawab atas situasi buruk yang melanda pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada saat itu. Nasution juga menyerukan agar Soekarno dibawa ke pengadilan.
Baca Juga:
Anies di Semprot PDIP Gara-Gara Suruh Warga Pekikkan 'Merdeka' dengan Tangan Terbuka
Pada 10 Januari 1967, Nasution dan MPRS bersidang lagi dan Soekarno menyerahkan laporannya (dia tidak menyampaikan hal itu secara pribadi sebagai pidato) yang diharapkan bisa mengatasi masalah G30S. Diberi judul “Pelengkap Nawaksara”.
Salah satu poinnya jika dirinya (Soekarno) akan disalahkan atas G30S, Menteri Pertahanan dan Keamanan pada saat itu (Nasution) juga harus disalahkan karena tidak melihat G30S datang dan menghentikannya sebelum terjadi. Tentu saja laporan ini sekali lagi ditolak oleh MPRS yang dipimpin Nasution.
Pada bulan Februari 1967, DPR-GR menyerukan Sidang Istimewa MPRS pada bulan Maret untuk mengganti Soekarno dengan Soeharto. Soekarno tampaknya pasrah akan nasibnya, akhirnya pada 12 Maret 1967, Soekarno secara resmi dicabut mandatnya sebagai Presiden oleh MPRS. Nasution kemudian menyumpah Soeharto ke tampuk kekuasaan sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian pada 27 Maret 1968, Nasution memimpin pemilihan dan pelantikan Soeharto sebagai Presiden penuh.
Baca Juga:
Megawati Soekarnoputri, Ibu Kartini Indonesia Masa Kini
Setelah kemenangannya menumbangkan kediktatoran Soekarno. Jendral Nasution pelan-pelan menarik diri dari urusan Politik di era Presiden Soeharto. Baginya, perjuangan telah usai, membebaskan rakyat Indonesia dari cengkeraman diktator bernama Soekarno. (JP)
