"Apalagi, IPDN ini menghasilkan pamong-pamong praja yang tugasnya nanti kembali pada fungsi pemerintah untuk melayani publik," ucap Doli.
Terakhir, Komisi II menyatakan bahwa IPDN harus memberikan pendidikan terbaik agar output-nya benar-benar siap diterjunkan di lapangan.
Baca Juga:
KPK Ungkap Skema Setoran Kuota Haji, Kerugian Negara Tembus Rp1 Triliun
Dimana langsung berinteraksi dengan masyarakat, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Jadi harus kita pastikan bagaimana produknya secara punya kualitas," demikian Ahmad Doli Kurnia seraya menambahkan Komisi II memberikan dukungan penuh, termasuk dari sisi anggaran pendidikan di IPDN Jatinangor Sumedang. [rda]
