WahanaNews-Bandung | Wakil Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua TPPS Provinsi Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menanggapi soal penanganan stunting di wilayahnya.
Uu meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melibatkan santri, kalangan pesantren, dan majelis taklim dalam upaya-upaya percepatan penurunan stunting.
Baca Juga:
STAI Al-Ruzhan Tasikmalaya Dapat Bantuan Hibah Istimewa Pemprov Jabar Senilai Rp 30 Miliar
Sebagai daerah yang dikenal sebagai salah satu basis pesantren, peran kalangan agamawan memiliki peran strategis dalam setiap program pembangunan.
“Dalam Islam, setiap manusia itu dituntut untuk memperhatikan latar belakang pasangan masing-masing. Juga mempersiapkan generasi yang sehat dan kuat," bebernya.
Dengan demikian, lanjut Wagub, pencegahan atau penurunan stunting sangat sejalan dengan ajaran Islam. Karena itu, kalangan agamawan sangat penting untuk dilibatkan.
Baca Juga:
Bentuk Satgas, Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor Awasi Pelaku Usaha Tambang
"Selain Satgas itu berasal dari kalangan profesional, alangkah baiknya jika melibatkan santri dan pondok pesantren,” ungkap Uu.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Wahidin meminta Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas Stunting) untuk berperan aktif dalam mengurai sumbatan-sumbatan yang muncul dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Sebagai “pasukan khusus” BKKBN, Satgas Stunting diharapkan menjadi kekuatan pendukung utama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan wilayah.
“Kehadiran Satgas Stunting ini diharapkan dapat mengurai dan mengatasi bottle neck pelaksanaan program percepatan penuruan stunting mulai tingkat pusat sampai tingkat desa/kelurahan," kata Wahidin.
"Mereka adalah para profesional yang bertugas melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi, fasilitasi, dan penguatan penyediaan satu data stunting,” tambahnya saat Rapat Koordinasi Teknis TPPS sekaligus peluncuran gerakan Ngawal Jawa Barat New Zero Stunting (Ngabring) di Grand Hotel Preanger, Kota Bandung, 23-24 Juni 2022.
Wahidin menjelaskan, di tingkat Provinsi Jawa Barat, Satgas Stunting terdiri atas satu orang koordinator program manager, tiga orang manager program dan kegiatan, dan tiga orang manager data, pemantauan dan evaluasi.
Satgas diperkuat 32 technical assistant (TA) di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Wahidin berharap keberadaan TA di tingkat kabupaten dan kota juga mampu mengurai dan mengatasi sumbatan-sumbatan upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten dan kota.
Namun, menurutnya, pekerjaan pencegahan dan penurunan stunting tidak bisa dilakukan hanya sektor terkait langsung.
"Ini harus menjadi pekerjaan bersama semua sektor dan semua elemen bangsa melalui kolaborasi dan konvergensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan," ungkapnya.
Melalui kegiatan yang akan dilaksanakan selama dua hari ini, diharapkan tercipta komitmen bersama pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Barat, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota.
"Kemudian, bisa tersusunnya tahapan-tahapan kerja yang terarah, sistematis, dan berhasil guna dalam upaya percepatan penurunan stunting,” tambah Wahidin.
Lebih jauh Wahidin menjelaskan, pertemuan ini dilakukan rangka penguatan koordinasi dan sinkronisasi TPPS di Provinsi Jawa Barat sekaligus penajaman pemahaman terhadap program stunting secara komprehensif.
Dengan begitu, bisa tercipta sinergitas program dan kegiatan dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten dan kota.
“Kami sangat mengapresiasi para kepala daerah yang telah membentuk TPPS tingkat kabupaten dan kota sampai TPPS tingkat desa dan kelurahan. Pembentukan TPPS sampai level desa dan kelurahan merupakan langkah strategis dan mendasar dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ungkap Wahidin. [tsy]
