"Bila Bapak PJ Gubernur dapat memastikan tidak ada beban biaya pendidikan yang berlebihan dan ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah, maka itulah langkah nyata yang didepan mata untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat. Semoga Bapak PJ Gubernur berkenan, memahami dan dapat menindaklanjuti," kata anggota Komisi IV DPR RI periode 2019-2024 ini.
Untuk sekolah swasta, Ono juga mendorong Pemprov Jabar agar hadir secara maksimal untuk mengawal pengelolaan manajemen keuangan sehingga tidak membebani orang tua murid.
Baca Juga:
Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Respon Berbagai Parpol
"Sekolah swasta juga harus kita backup, karena sekolah swasta ini juga bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang baik tanpa terlalu membebani orang tua siswa," ujarnya.
Lebih lanjut Ono mengatakan, anggaran pendidikan Jawa Barat yang telah disiapkan oleh Pemprov Jabar di tahun 2025 sudah cukup tinggi yakni mencapai lebih dari 40% atau kisaran Rp 11 triliun.
Anggaran pendidikan Jawa Barat ini, kata Ono, lebih tinggi dua kali lipat dibanding dengan amanah undang-undang terkait pendidikan yang hanya 20%.
Baca Juga:
Jelang Akhir Tahun, DPRD Kota Bekasi Sepakati RAPBD 2025
"Bila anggaran pendidikan 40% lebih masih juga kurang, berarti harus dievaluasi lagi. Pemprov Jabar harus melakukan kajian mendalam terkait anggaran pendidikan ini. Benar-benar tepat sasaran atau tidak," tegasnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
