Jabar.WAHANANEWS.CO - Setiap tahun, momen Lebaran selalu menjadi ajang berkumpul bagi masyarakat, baik yang tinggal di daerah maupun mereka yang pulang kampung.
Namun, di balik kebahagiaan dan kemeriahan perayaan, ada satu masalah yang kerap muncul: lonjakan volume sampah.
Baca Juga:
Investasi Rp 2,6 Triliun! Begini Rencana Besar OASA Ubah Sampah Tangsel Jadi Listrik
Di Kabupaten Cirebon, peningkatan sampah liar setelah Lebaran 2025 menjadi perhatian serius.
Volume sampah liar di wilayah ini mengalami lonjakan drastis hingga mencapai 30 persen dibandingkan hari-hari biasa.
Peningkatan ini terjadi di berbagai titik, terutama di daerah yang sistem pengelolaan sampahnya masih belum optimal.
Baca Juga:
Bangkitkan Kembali Semangat Gotong Royong, Pemkab Tapteng Gelar Jumat Bersih
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Fitroh Suharyono, mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah sampah ini dipicu oleh tingginya aktivitas masyarakat, baik dari warga lokal maupun para pemudik yang datang merayakan Lebaran.
Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu semakin memperburuk kondisi di lapangan.
"Ada kenaikan volume sampah liar sekitar 20 hingga 30 persen setelah Lebaran. Itu belum termasuk sampah rumah tangga yang juga mengalami peningkatan signifikan," ujar Fitroh pada Kamis (10/4/2025).
Petugas Kebersihan Hanya Libur Sehari, Langsung Kerja Lembur
Untuk mengantisipasi penumpukan sampah, DLH Kabupaten Cirebon menerapkan sistem kerja intensif bagi para petugas kebersihan.
Setiap harinya, sekitar 200 ton sampah diangkut menuju dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yakni TPA Gunungsantri dan TPA Kubangdeleg.
Guna memastikan sampah tidak menumpuk terlalu lama, DLH hanya memberikan jatah libur satu hari kepada petugas kebersihan, yaitu pada hari pertama Lebaran.
Selebihnya, mereka langsung kembali bekerja dengan sistem lembur.
"Petugas hanya libur di hari pertama Idulfitri. Hari kedua, mereka sudah kembali turun ke lapangan untuk membersihkan sampah yang menumpuk. Kami juga menerapkan sistem lembur agar proses pengangkutan bisa lebih cepat," kata Fitroh.
Minimnya Peran Pemerintah Desa Jadi Kendala
Meski upaya pengangkutan sampah sudah dimaksimalkan, DLH tetap menghadapi tantangan besar.
Salah satu kendala utama adalah masih banyaknya desa yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik.
Minimnya peran serta pemerintah desa dalam menangani sampah menyebabkan banyak titik pembuangan liar yang sulit dikendalikan.
Sebagai langkah tegas, DLH berencana menerapkan kebijakan sanksi sosial bagi desa yang tidak melakukan pengolahan sampah secara mandiri.
Sanksi ini diharapkan dapat mendorong kesadaran dan tanggung jawab desa dalam mengelola sampahnya sendiri.
"Jika ada desa yang tidak menjalankan pengolahan sampah dengan baik, maka kami akan memberikan sanksi sosial. Sampah liar yang ada di wilayah tersebut tidak akan kami angkut. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama," tegas Fitroh.
Harapan DLH: Kesadaran Bersama untuk Lingkungan Bersih
Dengan kondisi yang terjadi saat ini, DLH Kabupaten Cirebon berharap masyarakat dan pemerintah desa semakin sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Terutama pada momen-momen besar seperti Lebaran, di mana produksi sampah cenderung melonjak drastis.
"Kami ingin semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah desa, lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya bergantung pada petugas kebersihan, tetapi juga kesadaran dari setiap individu," pungkasnya.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, DLH Kabupaten Cirebon bertekad untuk menekan angka sampah liar dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta sehat bagi seluruh masyarakat.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
