WahanaNews Jabar | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa (21/09/2021).
Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam rapat paripurna menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2021.
Baca Juga:
Wali Kota Binjai Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Sekaligus Mendengarkan Pidato Presiden Secara Live Streaming
Mohammad Idris mengatakan, Raperda APBD Perubahan TA 2021 disusun dengan Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021 Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD 2021 yang telah disepakati. Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2021.
“Mengacu pada ketentuan tersebut dan hasil evaluasi pada semester pertama, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan pendapatan daerah dan perubahan alokasi belanja daerah,” kata Mohammad Idris.
Lebih lanjut dikatakan, anggaran pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini secara umum tetap dimanfaatkan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah tahun 2021, di antaranya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, pemenuhan sanitasi dasar, penurunan kualitas dan kuantitas air tanah, serta implementasi dan pengendalian tata ruang.
Baca Juga:
Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Binjai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023
Kemudian, implementasi dan ketahanan ekonomi, penurunan angka pengangguran, percepatan penurunan stunting, peningkatan peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa, penanganan lansia, anak terlantar dan disabilitas, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), transparansi dan akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan atau smart goverment.
Dalam hal ini, terdapat beberapa pos anggaran pada Raperda Perubahan TA 2021. Antara lain, pos anggaran pendapatan daerah yang diusulkan sebesar Rp 3,3 triliun yang mengalami kenaikan sebesar Rp 339,13 miliar dari pendapatan APBD tahun anggaran 2021 atau naik 11,37 persen.
“Kemudian, pos anggaran belanja daerah yang diusulkan sebesar Rp 3,77 triliun dan mengalami kenaikan 5,86 pesen dari anggaran APBD murni 2021 serta pos anggaran pembiayaan yang terjadi defisit anggaran sebesar Rp 457,13 miliar dan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp 457,13 miliar yang berasal dari SILPA,” jelasnya.
