Kemudian, kata Teguh, metode pendaftaran via Jaki dan
serbuan vaksinasi membuat pekerjaan menjadi dua kali karena harus dilakukan
pemilahan data ulang termasuk data warga wilayah penyangga (Bodetabek) dari total
penerima vaksin di Jakarta.
Apalagi, lanjutnya, akses informasi yang tersentral
dari aplikasi Peduli Lindungi dan P-care tidak otomatis langsung terpilahby
namedanby addressyang bisa langsung digunakan oleh pemerintah
daerah, walau tiap orang yang divaksin sudah diminta nomor induk
kependudukannya.
Baca Juga:
Hak Masyarakat Tidak Terabaikan, Hasan Slamat: Perkuat Jaringan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik
"Sampai saat kami melakukan permintaan keterangan
kepada para Kadinkes se-Jabodebek tanggal 28 Juli 2021, diketahui semua daerah
penyangga belum mendapatkan data warga mereka yang mendapat vaksin di Jakarta,"
tandas dia.
Lebih lanjut, Teguh mengatakan, pihaknya mendorong
Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah daerah penyangga Bodetabek
melakukan pembersihan data vaksinasi Covid-19 di Jakarta.
Dengan demikian, daerah penyangga seperti Kota Bogor,
Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Tangsel dan
Tangerang agar bisa mengetahui lebih detail warga mereka yang sudah mendapat
vaksin di Jakarta.
Baca Juga:
Ombudsman Gorontalo Kunjungi Lapas Pohuwato Pastikan Kualitas Layanan Publik di UPT Kemenkumham
"Pembersihan data ini akan "merugikan" Jakarta dari
sisi angka pencapain dan menaikkan jumlah warga tervaksin di daerah penyangga,
tetapi sekali lagi, jumlah vaksin bukan bagian dari kontestasi daerah untuk
berlomba-lomba menaikkan kuantitas angka vaksinasi, namun yang terpenting
adalah tercapainyaherd immunitydi semua daerah aglomerasi," ungkap dia.
Teguh menuturkan, pihaknya juga mendorong Kementerian
Kesehatan agar mendistribusikan vaksin Covid-19 minimal secara merata untuk
daerah-daerah penyangga Jakarta. Hal ini untuk mencegah warga daerah penyangga
datang ke Jakarta melakukan vaksinasi Covid-19.
"Biarkan warga penyangga diurus oleh pemerintah
daerahnya masing-masing, sehingga mereka juga bisa membuat program vaksinasi
yang lebih mudah diakses seperti di puskesmas-puskesmas wilayah mereka karena
jumlah vaksinnya memadai dan tidak harus pergi ke Jakarta untuk mendapat
vaksin," pungkas Teguh. (Tio)
