Ombudsman Minta Ubah Metode Vaksinasi Covid-19 di DKI Berbasis RT-RW, Bukan Jaki

Redaksi - Utama

Senin, 16 Agustus 2021 - 20:42 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews Jabar-Banten | Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta, Teguh P. Nugroho meminta Pemprov DKI Jakarta mengubah metode vaksinasi Covid-19 yang dilakukan saat ini dari berbasis Jaki menjadi berbasis RT-RW (rukun tetangga-rukun warga).

Pasalnya, metode pendaftaran via aplikasi Jaki dan serbuan vaksinasi tidak terlalu efektif untuk meningkatkan angka vaksinasi bagi warga Jakarta sendiri.

Baca Juga:

Hak Masyarakat Tidak Terabaikan, Hasan Slamat: Perkuat Jaringan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik

"Memang pendekatan melalui metode pendaftaran online dan metode serbuan vaksin terbukti efektif untuk mengejar angka vaksinasi harian dan pencapaian target vaksin Jakarta yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi kedua metode ini tidak cukup efektif untuk meningkatkan angka vaksinasi bagi warga Jakarta sendiri," ujar Teguh dalam keterangannya, Senin (16/8/2021).

Akibatnya, kata Teguh, dari 9 juta warga yang sudah divaksin dosis 1 di Jakarta, baru 5,3 juta warga ber-KTP DKI Jakarta.

Sementara 3,7 juta merupakan warga ber-KTP non-DKI Jakarta. Artinya, masih ada sekitar 3,6 juta warga ber-KTP Jakarta yang harus divaksin Covid-19 karena target sasaran vaksinasi untuk mencapai minimunherd immunitydi Jakarta adalah 8,9 juta warga.

Baca Juga:

Ombudsman Gorontalo Kunjungi Lapas Pohuwato Pastikan Kualitas Layanan Publik di UPT Kemenkumham

"Jadi, kami mendorong agar metodenya sekarang berbasis RT-RW. Ketua RT dan RW yang benar-benar melakukan pendataan secara langsung untuk mengetahui warga yang bersedia divaksin tetapi belum mendapat kesempatan, warga yang tidak dapat divaksin karena menderita komorbid, yang tidak terkontrol atau penyebab lain sehingga yang bersangkutan tidak mungkin divaksin," imbuh Teguh.

Selain itu, kata Teguh, metode pendekatan online via Jaki dan serbuan vaksinasi menciptakan masalah lain, seperti ambiguitas data dan capaian angka vaksinasi bagi wilayah aglomerasi dan menghadirkan pola diskriminasi terhadap wilayah pemerintah daerah dan warga di wilayah aglomerasi. Pasalnya, banyak warga daerah penyangga datang ke Jakarta untuk divaksin karena akses mudah dan jumlah vaksinnya melimpah.

"Kalau berbasis RT-RW, maka pelaksanaan vaksinasinya jauh lebih mudah dan mencegah ada klaster penularan seperti acara serbuan vaksinasi, warga langsung datang ke faskes-faskes kesehatan di level RW dan kelurahan seperti puskesmas, faskes BPJS, klinik 24 jam, bahkan bisa bekerja sama dengan posyandu," tutur dia.

Kemudian, kata Teguh, metode pendaftaran via Jaki dan serbuan vaksinasi membuat pekerjaan menjadi dua kali karena harus dilakukan pemilahan data ulang termasuk data warga wilayah penyangga (Bodetabek) dari total penerima vaksin di Jakarta.

Apalagi, lanjutnya, akses informasi yang tersentral dari aplikasi Peduli Lindungi dan P-care tidak otomatis langsung terpilahby namedanby addressyang bisa langsung digunakan oleh pemerintah daerah, walau tiap orang yang divaksin sudah diminta nomor induk kependudukannya.

"Sampai saat kami melakukan permintaan keterangan kepada para Kadinkes se-Jabodebek tanggal 28 Juli 2021, diketahui semua daerah penyangga belum mendapatkan data warga mereka yang mendapat vaksin di Jakarta," tandas dia.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan, pihaknya mendorong Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah daerah penyangga Bodetabek melakukan pembersihan data vaksinasi Covid-19 di Jakarta.

Dengan demikian, daerah penyangga seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Tangsel dan Tangerang agar bisa mengetahui lebih detail warga mereka yang sudah mendapat vaksin di Jakarta.

"Pembersihan data ini akan "merugikan" Jakarta dari sisi angka pencapain dan menaikkan jumlah warga tervaksin di daerah penyangga, tetapi sekali lagi, jumlah vaksin bukan bagian dari kontestasi daerah untuk berlomba-lomba menaikkan kuantitas angka vaksinasi, namun yang terpenting adalah tercapainyaherd immunitydi semua daerah aglomerasi," ungkap dia.

Teguh menuturkan, pihaknya juga mendorong Kementerian Kesehatan agar mendistribusikan vaksin Covid-19 minimal secara merata untuk daerah-daerah penyangga Jakarta. Hal ini untuk mencegah warga daerah penyangga datang ke Jakarta melakukan vaksinasi Covid-19.

"Biarkan warga penyangga diurus oleh pemerintah daerahnya masing-masing, sehingga mereka juga bisa membuat program vaksinasi yang lebih mudah diakses seperti di puskesmas-puskesmas wilayah mereka karena jumlah vaksinnya memadai dan tidak harus pergi ke Jakarta untuk mendapat vaksin," pungkas Teguh. (Tio)