"Potongan dari aplikator bisa mencapai 20 persen, bahkan lebih. Kami ingin potongan itu dikurangi menjadi maksimal 10 persen.
"Aplikator hanya menyediakan platform, tapi semua biaya operasional ditanggung driver," jelas dia.
Baca Juga:
Grab Kalim Tak Ada Pungutan Tambahan untuk Mitra Driver
Selain itu, mereka menolak program Grabbike Hemat berbayar yang dianggap melanggar batas tarif minimum.
"Program ini sudah melanggar Permenhub tentang batas minimum tarif, yaitu Rp 8.000. Ini bentuk lari dari tanggung jawab Grab terhadap regulasi pemerintah," katanya.
Dalam aksinya, massa juga meminta agar setiap kebijakan aplikator disaring terlebih dahulu oleh pemerintah daerah.
Baca Juga:
Aturan Baru Driver Ojol dari Menteri UMKM, Bakal Ada Insentifnya
"Kebijakan dari aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Shopee harus difilter dulu di Pemprov Jawa Barat, lalu turun ke daerah. Jangan asal buat kebijakan tanpa musyawarah," ujarnya.
Namun, massa aksi mengaku kecewa karena tidak satu pun pejabat utama di Kota Cirebon yang menemui mereka secara langsung.
"Aksi hari ini adalah aksi kecewa. Kecewa berat kepada pemerintah daerah, khususnya Wali Kota dan DPRD Kota Cirebon karena tidak hadir di hadapan kami yang sedang berjuang menuntut kesejahteraan," ucap Tryas.
