Jabar.WahanaNews.co - Forum Jurnalis Jawa Barat (FJJB) menggelar Obrolan Santai Demokrasi (Orasi) bertajuk "Menuju Pesta Demokrasi, KPU Kemana?," yang digelar di Kota Bandung, Jumat (16/8/2024).
Obrolan tersebut berkaitan dengan semakin dekatnya pesta demokrasi Pilkada di Jawa Barat.
Baca Juga:
Partisipasi Rendah, Relawan RIDO Sebut KPU Jakarta Bermasalah
Direktur Landscape, Asep Komarudin mengatakan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat harus lebih aktif dalam mensosialisasikan agar tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih makin meningkat.
Namun, belakangan sejumlah pengamat menilai KPU kurang greget dalam melakukan sosialisasi Pilkada, sehingga didesak untuk lebih aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
"Pertama dalam pilkada, 2024 ini peran KPU ini harus kembali pada substansi yaitu mengawal demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk sesuai dengan tagline 'gembira' memilih langsung," ujar Asep.
Baca Juga:
Wamendagri Bima Arya Sebut Tak Ada Intervensi Partai Coklat di Pilkada 2024
"Jangan terpaku pada tahapan-tahapan Walaupun memang KPU ada tahapan sesuai dengan PKPU tetapi, tahapan itu harus dilihat apakah itu sudah sesuai tidak dengan harapan yang ingin dicapai," tambahnya.
Dirinya juga menyebutkan bahwa data yang terima oleh pihaknya, bahwa dalam pilkada atau pilgub Jawa barat merupakan wilayah dengan jumlah yang cukup besar.
"Jawa Barat ini jumlah pemilih yang cukup besar 35,7 juta jiwa besar se-indonesia , dengan jumlah pemilih hampir di atas 60% adalah usia anak," ujarnya.
Dikatakan Asep, pemilih di Jabar itu berdasarkan klasifikasi pendidikan yaitu rata-rata 63% usia sekolah lulusan SD SMP dan SMA kalau SMA tambah lagi 30 sampai 90%.
Maka dari itu Asep meminta pihak penyelenggaraan agar lebih aktif dalam menggugah minat setiap pihak agar senantiasa ikut terlibat dalam proses tahapan pemilu.
"Merangsang para pihak baik media, baik stakeholder, komunitas-komunitas, ormas-ormas untuk terlibat dalam proses Pilkada Ini," tandasnya.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jabar, Reza Arfah bahwa apa yang disampaikan KPU terkait tahapan-tahapan Pilkada ini baru sebatas seremonial saja.
"Saya lihat misalnya dari rekap laporan ke publiknya itu lewat official Instagram KPU Jabar, yang saya lihat itu masih sebatas seremonial ya dan itu yakin mereka menjalankan semua tahapan sesuai PKPU," papar Reza.
Reza mengatakan dalam tahapan-tahapan sosialisasi Pilkada seharusnya ada pihak-pihak lain yang turut dilibatkan, seperti media atau para pengusaha.
"Buka lagi PKPU-nya, tapi bagaimana nih tahapan-tahapan sosialisasi jangan-jangan misalkan pentahelix, saya rasa rumusan pentahelix itu rumusan negara berkembang menuju negara maju artinya tadi media harus dilibatkan atau tadi atau apa pengusaha dan sebagainya terus saya formasi itu sangat-sangat relevan nah," ungkapnya.
Menurutnya, ada tiga indikator terkait suksesnya sosialisasi Pilkada.
"Pertama adalah adanya kelompok-kelompok Cyber society, ini yang mau menampung dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang persiapan pilkada ini," kata Reza.
Kedua, adanya kemampuan masyarakat untuk melakukan proses kegiatan. Dan yang terakhir, adanya masyarakat yang mampu mengadakan kegiatan dan mampu melaksanakannya.
Menurutnya, indikator yang pertama itu merupakan ormas atau semua kelompok organisasi Okp dan sebagainya yang merupakan perwakilan masyarakat.
"Nah harusnya sama media sesama bersama kelompok-kelompok sosial masyarakat itu, KPU berkolaborasi untuk bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan proses Pilkada," ujar Reza.
Agar nantinya, kata Reza masyarakat mengadakan proses-proses sosialisasi atau tutorial di rumah-rumahnya.
"Menurut saya ini kan menjadi Ironi ketika bertanya ke istri saja atau bahkan atau anak-anak kuliah soal proses tahap atau pelaksanaan pilkada, karena banyak yang bertanya ‘iraha kitu mang,’
Berarti ada yang salah, atau ada yang belum jalan maka buka lagi," ungkapnya.
Untuk itu, Reza menyarankan agar KPU kembali membuka pentahelix tentang siapa saja sih yang harus dilibatkan dalam perumusan membangun kota.
Jika berkaca pada Pemilu 2024 kemarin, kata Reza, partispasi masyarakat memang meningkat. Namun, menurutnya tetap saja ambang batas nasional harus di 1%.
"Pemilu 2024 kemarin itu kan tingkat partisipasinya 72%. Memang meningkat sih dari 62%. Tapi tetap di bawah ambang batas nasional yang untuk 1%. Nah jadi menurut saya artinya kenapa belum banyak yang terlibat tadi bukan permasalahan yang dibinteknya, bukan permasalahan di ruang-ruang tadi yang format-format," ungkapnya.
Reza mengharapkan kedepannya KPU melakukan sosialisasi dengan door to door dan banyak berdiskusi.
"Artinya kita tidak melakukan mengevaluasi hasil itu tentang door to door rumahnya, cara-caranya dan sebagainya misalkan Saya tidak menemukan misalkan gini-gini misalkan KPU apalagi yang bisa dilakukan maksudnya banyak-banyak ngobrol lah," pungkasnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
