"Era sekarang memang era AI dan robotik. Tapi itu justru jadi tantangan bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan pekerja kita dibekali keterampilan digital dan teknis yang relevan. Jangan sampai pembangunan industri malah memperluas pengangguran terselubung," kata Tohom.
Tohom menambahkan, keberadaan pabrik BYD di Subang harus menjadi model baru dari kolaborasi investasi asing dan penguatan kapasitas lokal. Ia juga menekankan pentingnya skema pelatihan vokasi dan transfer teknologi yang konkret.
Baca Juga:
Serius Dukung Pertumbuhan Industri Memacu Roda Perekonomian, ALPERKLINAS Apresiasi Kerjasama PLN dan Swasta untuk Pasok Listrik di Kaltimra
"Kalau perlu, dibuat syarat bahwa 70 persen tenaga kerja di semua lini adalah warga Jabar. Pemerintah juga harus hadir dalam menyiapkan SDM, jangan pasif," ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyebut bahwa Subang sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Rebana memiliki nilai strategis dalam peta industrialisasi nasional.
"Rebana harus menjadi ikon baru pembangunan yang berkeadilan. Kita tidak ingin aglomerasi ini hanya jadi etalase pabrik-pabrik asing tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal," pungkasnya.
Baca Juga:
Atasi Masalah Sampah, MARTABAT Prabowo-Gibran Minta Pemda Tiru Pemkab Pandeglang Pinjam Uang ke Bank untuk Biayai Pembangunan Infrastruktur
Tohom meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming, bisa membawa semangat kedaulatan ekonomi.
"Dan itu harus tercermin dalam tiap kebijakan industri yang menyentuh daerah. Jangan ada kolonialisme model baru lewat investasi," tutupnya.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
