Jabar.WAHANANEWS.CO - Dukungan terhadap langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mendesak percepatan pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang datang dari organisasi relawan nasional MARTABAT Prabowo-Gibran.
Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai proyek strategis ini tak hanya penting untuk industrialisasi kawasan Rebana, tapi juga harus menjadi momentum penguatan martabat tenaga kerja lokal Jawa Barat, khususnya warga Subang.
Baca Juga:
Serius Dukung Pertumbuhan Industri Memacu Roda Perekonomian, ALPERKLINAS Apresiasi Kerjasama PLN dan Swasta untuk Pasok Listrik di Kaltimra
Menurut Tohom, investasi raksasa dari perusahaan otomotif asal Tiongkok itu mesti dikawal agar betul-betul berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Kita dukung penuh investasi BYD di Subang. Tapi jangan sampai tanah kita dipakai, sumber daya kita dimanfaatkan, lalu rakyat kita hanya jadi penonton. Pabrik ini harus benar-benar menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal dan berkelanjutan," ujar Tohom dalam keterangannya kepada media, Rabu (30/4/2025).
BYD saat ini tengah membangun fasilitas produksi mobil listrik di kawasan Fase 2 Subang Metropolitan, di atas lahan seluas 108 hektare.
Baca Juga:
Atasi Masalah Sampah, MARTABAT Prabowo-Gibran Minta Pemda Tiru Pemkab Pandeglang Pinjam Uang ke Bank untuk Biayai Pembangunan Infrastruktur
Perusahaan asal Shenzhen tersebut menargetkan akan mulai berproduksi pada awal 2026, dengan estimasi kebutuhan tenaga kerja mencapai 18 ribu orang.
Namun, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa angka itu masih perlu diverifikasi karena adanya kekhawatiran terkait dominasi otomasi dalam industri kendaraan listrik.
KRT Tohom Purba menyambut sikap kritis Gubernur Dedi. Menurutnya, sikap kehati-hatian dalam menyikapi janji serapan tenaga kerja itu sangat penting agar rakyat tidak diberi harapan palsu.
"Era sekarang memang era AI dan robotik. Tapi itu justru jadi tantangan bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan pekerja kita dibekali keterampilan digital dan teknis yang relevan. Jangan sampai pembangunan industri malah memperluas pengangguran terselubung," kata Tohom.
Tohom menambahkan, keberadaan pabrik BYD di Subang harus menjadi model baru dari kolaborasi investasi asing dan penguatan kapasitas lokal. Ia juga menekankan pentingnya skema pelatihan vokasi dan transfer teknologi yang konkret.
"Kalau perlu, dibuat syarat bahwa 70 persen tenaga kerja di semua lini adalah warga Jabar. Pemerintah juga harus hadir dalam menyiapkan SDM, jangan pasif," ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyebut bahwa Subang sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Rebana memiliki nilai strategis dalam peta industrialisasi nasional.
"Rebana harus menjadi ikon baru pembangunan yang berkeadilan. Kita tidak ingin aglomerasi ini hanya jadi etalase pabrik-pabrik asing tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal," pungkasnya.
Tohom meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming, bisa membawa semangat kedaulatan ekonomi.
"Dan itu harus tercermin dalam tiap kebijakan industri yang menyentuh daerah. Jangan ada kolonialisme model baru lewat investasi," tutupnya.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
