Jabar.WahanaNews.co - Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian mengatakan, perlu adanya perbaikan sistem terkait pembagian tugas dalam pelaksanaan Pemilu. Khususnya, terkait kesehatan agar para petugas tetap fit dalam menjalankan tugasnya.
"Kami mengharapkan ada perbaikan sistem. Tadi Pak RW mengeluhkan jika caranya begini tetap saja akan banyak yang sakit. Saya pikir masuk akal," kata Anhar, dikutip Minggu (18/2/2024).
Baca Juga:
Poin-Poin Alasan MK Hapus Presidential Threshold dan Dampaknya bagi Demokrasi
Ia pun meminta kepada KPU untuk mewajibkan para petugas untuk mengedepankan kesehatan. Salah satunya sarapan sebelum melaksanakan tugas.
"Jaga kondisi badan, salah satunya saya meminta KPU mewajibkan mereka sarapan. Karena dari situ mulai tidak dirasa, ketika pencoblosan sore baru terasa mual segala macam," jelasnya.
Anhar menuturkan, pekerjaan para petugas baru selesai sekitar pukul 03.00 atau 04.00 WIB. Artinya begadang, sehingga kurang waktu untuk istirahat.
Baca Juga:
Cegah Polarisasi dan Calon Tunggal, MK Hapus Syarat Presidential Threshold
"Apakah bisa dilaksanakan menjadi 2 hari? Hari pertama untuk pencobolosan, hari kedua perhitungan, misalnya. Saya kurang paham secara aturan bagaimana, tapi dari sisi kesehatan melihat kalau sistemnya masih seperti ini berat. Sesehat apapun orang kalau harus bergadang apalagi dengan tekanan," bebernya.
Namun, sesuai SOP, ia telah mengatur para kepala Puskesmas untuk memeriksa seluruh petugas Pemilu.
"Saya sudah meminta seluruh Kepala Puskesmas mengecek lagi seluruh anggota KPPS untuk memastikan kesehatannya. Khawatir masih ada yang sakit," kata Anhar.
