Jabar.WahanaNews.co - Sejumlah orang yang mengatasnamakan diri Aktivis Anak Bangsa dan Aktivis Jaringan Anti Korupsi, menyampaikan aspirasi di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, di Jl. Dr. Rajiman No.6, Pasir Kaliki, Kota Bandung pada Senin (15/7/2024) sore.
Aksi tersebut dilakukan atas dugaan korupsi dalam dunia pendidikan prihal pengadaan serta bantuan yang bersumber anggaran pemerintah Pusat dan Provinsi.
Baca Juga:
Penyalaan Tambahan Daya 1.730.000 VA untuk PT Lautan Baja Indonesia
"Dinas Pendidikan Jabar seakan telah mencontohkan sikap egoisme pada masyarakat, perilaku oknum dinas pendidikan seakan mengajarkan tidak baik ke masyarakat," kata ketua Aktivis Anak Bangsa, Adi Jara pada wartawan.
Menurut Adi, aksi yang dilakukan merupakan bentuk keprihatinan dan sakitnya menyal anak bangsa atas dugaan kongkalikong dalam dunia pendidikan khususnya sistem PPDB.
"Tentunya kita prihatin ya, mental anak bangsa jadi sakit atas ulah oknum di pendidikan, apalagi adanya permainan di PPDB," tuturnya.
Baca Juga:
Serapan APBD Muna Barat Sultra hingga April 2024 Baru 12,5%
"Akibat kebijakan dalam PPDB yang melebihi aturan, banyak anak yang terganggu mentalnya serta putus asa”, imbuh adi.
Selain orasi, para aktivis juga membentangkan spanduk tuntutan dan membakar ban sebagai simbol protes atas apa yang terjadi dalam dunia pendidikan.
Sementara itu, menurut Ketua Aktivvis Anti Korupsi, Agus Satria menegaskan harus adanya evaluasi menyeluruh untuk memberikan rasa keadilan bagi warga masyarakat.
"Ini dalam PPDB dinas pendidikan harus mengevaluasi kondisi daerah, yang menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Seolah ada sekatan pada anak bangsa untuk meraih pendidikan, seharusnya untuk kepentingan anak sekolah ada sifat adil dari pemerintah," ucap Agus Satria.
Dikatakan Agus Satria, permasalahan ini secepatnya harus disikapi, agar ditinjau oleh Kementerian Pendidikan.
"Kami menilai, PPDB seolah melatih anak bangsa untuk KKN. Kami sih menghendaki bahwa ini layak dibatalkan karena saat launching Peraturan Gubernur belum ada," jelasnya.
Agus menambahkan, terkait PPDB pihaknya akan mengundang Polda Jabar dan Kejaksaan untuk berdialog dengan Plh dinas pendidikan Jabar.
"Terkait permasalahan baik dalam PPDB maupun bantuan yang di kelola dinas pendidikan Jabar serta para kantor cabang dinasnya (KCD), mungkin terkait Bantuan Keuangan (Bankeu) dan Dana BOS, serta pengadaan alat pendidikan, juga dalam setiap permasalahan pendidikan seolah masyarakat dan APH dibentur-benturkan oleh pengelola pendidikan, ini harus clear," tandasnya.
"Yang pasti kami berharap bisa audensi langsung dengan Plh. Kadisdik serta dihadirkan para kepala KCD, terutama Cirebon, Ciamis. Selain di benahi PPDB kami juga mengharap APH menyentuh dinas pendidikan Jabar terkait bantuan yang sudah direalisasikan 5 terakhir. Termasuk pengadaan seperti halnya yang dilakukan Kajari pada ULP kota Bandung, selayaknya diperlakukan juga pada pemegang proyek di Dinas Pendidikan Jabar," pungkasnya.
[Redaktur: Mega Puspita]
