WahanaNews-Sukabumi | Beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Luhut bicara demikian didasari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Sejauh ini, Demokrat, Gerindra dan PDIP menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga:
Wisatawan Indonesia Meningkat Tajam, 731 Ribu Perjalanan ke Luar Negeri di Oktober 2024
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini,” kata Luhut dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022) lalu.
Tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) ikut buka suara terkait wacana penundaan pemilu yang terus menghangat di kalangan elit.
“Terkait pernyataan Pak Luhut tersebut, saya rasa bisa saja beliau mendengar sendiri dari anggota partai yang beliau sebutkan. Terkait ramainya isu penundaan pemilu ini, saya coba komunikasi dengan teman-teman anggota DPRD dari partai-partai itu, baik tingkat I ataupun II. Mereka mengatakan sangat setuju jika Pemilu 2024 diundur,” katanya, Minggu (13/3/2022).
Baca Juga:
Bukan Awan Biasa, BMKG Klarifikasi Fenomena Langit Jakarta yang Memukau
“Logikanya sederhana kata mereka. Jika pemilu diundur satu atau dua tahun, yaitu pada 2025 atau 2026, mereka tidak perlu terburu-buru mempersiapkan logistik kampanye di tahun 2023. Namun, mereka tidak berani berbicara ke publik, karena takut dapat sanksi dari partainya. Kecuali partai yang jelas-jelas ketua umumnya mendukung wacana penundaan Pemilu 2024,” imbuhnya.
Gus Ubaid yang juga Pengasuh Pesantren Kaliwining Jember ini menjelaskan, bahwa mereka sendiri anggota dewan yang selama hampir dua tahun kegiatan menemui konstituen hanya seputar kampanye protokol kesehatan Covid-19 dan vaksinasi.
“Belum lagi kepala daerah yang baru saja terpilih di Pilkada 2020. Fokus kerja mereka semenjak dilantik menjadi kepala daerah langsung bekerja menangani Covid-19. Dan, saat ini baru memulai pemulihan ekonomi di daerahnya. Melihat kondisi seperti ini, Pak Luhut seakan memahami keluhan mereka. Namun, Pak Luhut yang menyuarakan seakan ini merupakan kehendak Pak Luhut sendiri,” jelasnya.
“Jadi, menurut saya, statement Pak Luhut itu bukan karangan. Apalagi sampai ada yang mengatakan bahwa Pak Luhut yang mendesain penundaan Pemilu 2024, itu sangat tidak benar,” tambahnya.
Menurut dia, ada baiknya agar ketua umum partai dan anggota DPR/MPR RI duduk bersama untuk mendiskusikan, dan mendengar langsung dari anggota parlemen partainya. Kemudian, memusyawarahkan wacana terkait penundaan pemilu.
“Perlu atau tidak pemilu diundur. Kalau dirasa perlu, bagaimana caranya pemilu serentak 2024 diundur. Dan, kalau tidak perlu diundur tinggal lanjutkan saja pemilu dilaksanakan di tahun 2024. Gitu saja kok repot,” tegasnya.
“Bukankah musyawarah untuk mencapai mufakat adalah salah satu bagian dari azas bernegara kita yang sudah sesuai konstitusi. Dan, bukankah kita sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Jadi, menurut saya sah-sah saja wacana penundaan pemilu ini dimusyawarahkan di DPR/MPR,” pungkasnya. [non]
