WahanaNews-Jatinangor | Keberadaan ruang publik di Cimanggung dan Jatinangor, Sumedang, sangat minim.
Kondisi ini diakui oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang dari Partai Gerindra, Warson Mawardi.
Baca Juga:
Didominasi Penegak Hukum, MAKI: Pimpinan Baru KPK Tak Mewakili Masyarakat dan Perempuan
Menurutnya, di dua kecamatan ini terjadi darurat ruang publik.
"Nah, di Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor yang menjadi etalase Sumedang dengan dibentuknya Perda Kawasan Perkotaan Jatinangor, justru tidak ada ruang publik," kata Warson ditemui wartawan seusai menghadiri Musrenbang Kecamatan Cimanggung, di Cimanggung, Senin (7/2/2022).
"Padahal ruang publik adalah sarana dan prasarana untuk memberikan rasa bahagia dan nyaman untuk masyarakat," ucap Warson, menambahkan.
Baca Juga:
Netanyahu Resmi Jadi Buronan Setelah ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan
Warson mempertanyakan timbal balik Pemerintah Kabupaten Sumedang dari pendapatan asli daerah (PAD) yang diambil dari Cimanggung dan Jatinangor.
"PAD dari sini, kan, besar. Tapi, perhatian kepada Sumedang bagian barat sangat minim. Harapan kami prioritaskan daerah-daerah yang masuk ke Perda Kawasan Perkotaan Jatinangor ini," katanya.
Dalam Musrenbang Kecamatan Cimanggung, kata Warson, mengemuka sejumlah masalah yang perlu prioritas penyelesaian.
Katanya, banyak penanganan terutama infrastruktur juga sarana transportasi yang diperbaiki.
Di samping persoalan sampah yang saat ini penanganannya belum betul-betul optimal dan berdampak.
"Mengemuka juga kondisi bangunan Puskesmas Cimanggung yang melingkupi 7 desa, kondisinya sudah tidak memadai dengan tidak adanya lahan parkir," kata Warson.
Kondisi pasar dan tumpukan sampah di depan pasar juga menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Pemerintah harus menjadikan penanganan pasar dan sampah sebagai prioritas.
"Apalagi kalau bicara banjir. Masyarakat Cimanggung dan Jatinangor, belum bisa seutuhnya lepas dari banjir," kata Warson. [rda]
