Jabar.WahanaNews.co | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan rasa syukurnya lantaran merupakan bagian dari keluarga besar Pemuda Pancasila.
Hal itu diungkapkannya dalam Pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) XI Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:
MPR Cabut Nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998
Menurut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu, setelah lebih dari 62 tahun perjalanannya, organisasi tersebut masih tetap solid dan konsisten memegang teguh komitmen.
Menjadi penegak nilai luhur Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara.
Di tahun 2019, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amin turut menjadi Anggota Kehormatan Pemuda Pancasila.
Baca Juga:
Terima Ketum dan Pengurus PWI Pusat, Ketua MPR Dorong Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Wartawan
Organisasi ini juga telah melahirkan banyak kader yang dipercaya menjadi pejabat publik.
"Seiring perjalanan sejarah bangsa, Pancasila telah mengalami pasang dan surut dalam pusaran dinamika zaman, melampaui berbagai dimensi perubahan sosial, dan melewati berbagai ujian kebangsaan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (26/1/22).
"Satu hal yang pasti, dalam situasi dan kondisi apapun, Pemuda Pancasila selalu berdiri tegak di garda terdepan, sebagai patriot pembela Pancasila. Sebagaimana semboyan perjuangan, Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang. Dengan tekad perjuangan, Pancasila abadi," imbuhnya.
Bamsoet menjelaskan dalam menyikapi dinamika kehidupan kebangsaan saat ini, ada dua agenda nasional yang patut dicermati. Yakni disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara, serta ditetapkannya jadwal pemilu serentak tahun 2024.
Adapun Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara memuat kebijakan yang bersifat umum dan masih merupakan rencana induk.
Sehingga perlu ditopang berbagai aturan teknis yang lebih detail dan ada kesatuan paradigma dari berbagai pemangku kepentingan.
"Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, melalui beberapa tahapan pembangunan. Menurut master plan Bappenas, setidaknya membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun. Artinya, pembangunan Ibu Kota Negara dapat diselesaikan melalui beberapa periodisasi pemerintahan," ujarnya.
"Di sinilah pentingnya keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang sedang dikaji MPR RI.”
“PPHN akan mempunyai kedudukan legalitas yang kuat, sebagai rujukan pembangunan jangka panjang. Memastikan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur tidak mangkrak," jelas Bamsoet.
Ia kemudian menjelaskan tentang penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang telah disepakati.
Pemilihan Presiden dan Wakil presiden, anggota DPR, serta anggota DPD akan dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024. Sedangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota juga akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024.
"Dengan disepakatinya penetapan jadwal Pemilu tersebut, sudah saatnya kita menghentikan spekulasi yang cenderung menyesatkan dan kontraproduktif serta hanya membuang energi. Misalnya, soal perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden," ujarnya.
"Penetapan jadwal Pemilu ini juga otomatis mematahkan prasangka bahwa wacana amandemen kelima Konstitusi adalah dalam rangka memfasilitasi perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.”
“Rencana amandemen konstitusi hanyalah ditujukan untuk memberikan kewenangan kepada MPR RI dalam menetapkan PPHN," sambung Bamsoet.
Menurutnya, KPU memperkirakan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu serentak sebesar Rp 86,2 triliun.
Sedangkan untuk Pilkada serentak sekitar Rp 26 triliun. Angka yang sangat besar tersebut harus berbanding lurus dengan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.
"Dari aspek dampak kontestasi politik, sejarah mencatat dari beberapa kali penyelenggaraan Pemilu, selalu menyisakan residu persoalan yang belum tuntas, polarisasi rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan, bahkan berpotensi memicu konflik horizontal.”
“Karenanya diperlukan sikap kebijaksanaan dari segenap pemangku kepentingan, untuk tidak memperkeruh kondisi dengan berbagai kegaduhan yang mubazir," tandasnya.
Ketua MPR RI ini juga menegaskan menyikapi hal itu MPR RI akan selalu menempatkan diri sebagai penjaga iklim politik nasional.
Antara lain membangun wawasan kebangsaan yang dapat mendorong terwujudnya kematangan dan kedewasaan politik.
"MPR RI senantiasa konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa sekaligus vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada seluruh elemen bangsa.”
“Hal itu selaras dengan upaya MPR RI mewujudkan visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat," ujarnya.
"MPR sebagai lembaga negara dengan kewenangan tertinggi, yaitu sebagai pembentuk Konstitusi, menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta aspirasi masyarakat dan daerah," pungkas Bamsoet.
Dalam acara tersebut juga turut hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Plt Bupati Bekasi Akhmad Marjuki, dan Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Soerjosoemarno.
Hadir pula Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Jawa Barat yang juga Gubernur Jawa Barat ke-13 Ahmad Heryawan, serta Plt Ketua Pemuda Pancasila Jawa Barat Sarimaya.
Juga ada Ketua Umum PSSI Komjen Pol (purn) Mochamad Iriawan. [gab]
