Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, sejak 2014 Pemkot Bogor berusaha melakukan perbaikan dalam dua hal besar, yakni pengelolaan APBD dan pengelolaan aset.
Dua hal ini yang menurutnya vital sekali karena terkait pembangunan kota. Sumber PAD Kota Bogor terbesar diperoleh dari PBB-P2, BPHTB dan dari jasa pariwisata.
Baca Juga:
Lindungi Wajib Pajak, DJP Umumkan Nomor dan Website Penipu yang Sering Beraksi
“Kami selalu berdiskusi, mengantisipasi ke depan ketika suatu saat PBB-P2 BPHTB jenuh dan bagaimana mendongkrak dari sisi pariwisata dengan membidik sektor-sektor yang potensial,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkot Bogor bersama IPB University tengah melakukan kajian mengantisipasi banyak hal yang akan bergeser ketika ibu kota pindah.
Seperti gelaran bimtek, workshop, seminar dan lainnya yang mungkin saja berkurang atau justru ada peluang bisnis lain jika Jakarta menjadi kota bisnis.
Baca Juga:
Realisasi Penerimaan Pajak DJP Kalbar Capai 56,99 Persen Hingga Agustus 2024
Kota Bogor mengantisipasi termasuk juga bagaimana bisa memaksimalkan penerimaan pajak, berkoordinasi dengan kantor pajak dan kementerian keuangan.
Apa saja yang bisa dimaksimalkan dan melakukan berbagai macam efisiensi.
“Kami juga banyak melakukan kerja sama kolaborasi untuk mekanisme kemudahan membayar pajak. Namun ujungnya saya percaya warga harus diyakinkan manfaat mereka ketika membayar pajak dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, sehingga uang rakyat kembali ke kantong rakyat,” katanya. [jat]
